1. News

Hakim Ad Hoc di Banda Aceh Mogok Kerja Nasional, Tuntut Keadilan Kesejahteraan

Hakim Ad Hoc di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh — Hakim Ad Hoc di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh ikut ambil bagian dalam aksi mogok kerja nasional yang digelar Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia. Aksi ini menjadi bentuk protes terbuka terhadap ketimpangan kesejahteraan yang dinilai telah berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan penyelesaian.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Aidil Akbar, S.Kom., M.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada PN/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Rabu (7/1/2026). Ia menyebutkan, seluruh Hakim Ad Hoc yang bertugas di Banda Aceh, baik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun PHI, sepakat mengikuti seruan mogok nasional.

“Kami telah melakukan konsolidasi internal. Hasilnya, seluruh Hakim Ad Hoc di PN Banda Aceh sepakat mengikuti aksi nasional yang dimulai 7 Januari 2026,” kata Aidil Akbar.

Ia menegaskan, mogok kerja ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan struktural yang dialami Hakim Ad Hoc. Menurutnya, meskipun memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan yang setara dengan Hakim Karier, kesejahteraan Hakim Ad Hoc masih jauh tertinggal.

Saat ini, penghasilan Hakim Ad Hoc masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 yang tidak pernah diperbarui selama 13 tahun terakhir. Padahal, regulasi terbaru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 telah menaikkan penghasilan Hakim Karier secara signifikan.

“Penghasilan bersih Hakim Ad Hoc Tipikor sekitar Rp18 juta per bulan dan Hakim Ad Hoc PHI sekitar Rp15 juta per bulan. Angka ini jauh dari proporsional jika dibandingkan dengan Hakim Karier,” ujarnya.

Selain persoalan penghasilan, Aidil Akbar juga menyoroti minimnya jaminan kesejahteraan bagi Hakim Ad Hoc, mulai dari layanan kesehatan, perlindungan keluarga, hingga kepastian masa depan pasca masa kontrak lima tahun.

“Kami menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, tetapi tidak memperoleh perlindungan dan jaminan yang layak. Ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tapi soal martabat profesi dan keadilan,” tegasnya.

Melalui aksi nasional ini, Hakim Ad Hoc mendesak pemerintah dan Mahkamah Agung segera melakukan penyesuaian kebijakan kesejahteraan secara adil dan setara. Mereka menilai, ketimpangan yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi mengganggu integritas dan independensi sistem peradilan.

FSHA Indonesia sebagai penggagas aksi menghimpun Hakim Ad Hoc dari berbagai lingkungan peradilan, mulai dari Tipikor, Perselisihan Hubungan Industrial, Hak Asasi Manusia, hingga Perikanan.

Rangkaian aksi nasional dijadwalkan berlangsung pada 12–21 Januari 2026 melalui mogok sidang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. FSHA juga berencana menyampaikan aspirasi langsung ke Istana Presiden RI pada 22–23 Januari 2026 serta ke Mahkamah Agung bertepatan dengan pelaksanaan Laporan Tahunan.

FSHA menegaskan, seluruh aksi akan dilakukan secara tertib, damai, dan tetap dalam koridor hukum sebagai bentuk tanggung jawab moral aparat penegak hukum.

Berita Lainnya