1. Hukum

Hakim PN Depok Terjaring OTT KPK, MA: Menyakitkan tapi Percepat Bersih-bersih Internal

KUPAS.co | JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) memberikan apresiasi terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap hakim dan jurusita di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Kendati diakui menjadi pukulan bagi institusi, pengungkapan kasus ini dinilai dapat mempercepat pembersihan internal dari praktik korupsi.

Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa Ketua MA menyesalkan terjadinya OTT tersebut karena telah mencederai kehormatan dan keluhuran marwah lembaga peradilan. Namun, MA memandang langkah KPK merupakan bagian penting dalam menjaga integritas.

"Mahkamah Agung juga mengucapkan terima kasih kepada KPK walaupun menyakitkan namun peristiwa ini membantu mempercepat MA untuk bersih-bersih terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang masih mau melakukan transaksi kotor," ujar Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, dikutip dari Merdeka.com, Senin (9/2).

Melalui peristiwa ini, MA berharap ke depan hanya akan tersisa hakim yang memiliki komitmen kuat terhadap integritas dan penolakan terhadap praktik korupsi di lingkungan peradilan.

"Sehingga diharapkan nantinya benar-benar tersisa hakim yang benar-benar memiliki komitmen anti judicial corruption, selalu menjaga integritas, harkat dan martabat hakim," ucap Yanto.

Menurut Yanto, pimpinan MA sejatinya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menutup celah praktik korupsi yudisial, baik di lingkungan MA maupun badan peradilan di bawahnya. Kebijakan tersebut meliputi:

Meskipun instrumen pencegahan telah diterapkan, Yanto mengakui bahwa langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik menyimpang di internal peradilan.

"Walaupun sudah banyak upaya pencegahan dilakukan masih ada hakim dan aparatur pengadilan yang tergoda dan tidak menjaga dirinya maupun institusi Mahkamah Agung," katanya.

Padahal, pimpinan MA diklaim telah berulang kali mengingatkan seluruh hakim dan aparatur peradilan di Tanah Air untuk menjauhi praktik pelayanan pengadilan yang bersifat transaksional. Peringatan tersebut disampaikan secara konsisten dalam berbagai kesempatan, mulai dari pelantikan, pembinaan, hingga saat kenaikan tunjangan hakim.

Berita Lainnya