1. Daerah

Hari Tani Nasional, Apkasindo Aceh Usulkan 8 Strategi untuk Petani Sawit

KUPAS.co – Dalam momentum Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 24 September 2025, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh menegaskan tidak akan mengerahkan massa ke jalan. Organisasi petani sawit ini lebih memilih mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka melalui dukungan resmi.

Ketua DPW Apkasindo Aceh, Ir. Netap Ginting, menyebut sikap tersebut diambil karena petani sawit saat ini telah merasakan manfaat dari harga tandan buah segar (TBS) yang relatif stabil. Meski begitu, ia tetap berharap pemerintah pusat segera menurunkan harga pupuk dan menghadirkan kembali program pupuk subsidi.

“Dengan bertahannya harga TBS saat ini, kami petani sawit merasa terbantu. Apalagi kalau pemerintah bisa menurunkan harga pupuk dan mengembalikan pupuk subsidi, maka kesejahteraan petani semakin terjamin,” kata Netap, Rabu (24/9/2025).

Selain faktor harga, Netap juga menekankan pentingnya optimalisasi dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai bentuk kontribusi petani bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Itu sumbangsih petani kepada pemerintah. Kami berharap kepemimpinan Presiden Prabowo mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujarnya.

Namun, Apkasindo juga menyoroti keresahan petani terkait kebijakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang kerap memasang plang di kebun sawit rakyat. Ia meminta pemerintah memisahkan secara jelas antara perkebunan perusahaan besar dengan kebun rakyat kecil agar petani tidak kehilangan sumber penghidupan.

“Kami juga sangat berharap pengurusan sertifikat kebun sawit rakyat tidak dipersulit. Apkasindo siap bekerja sama dengan Satgas PKH dan Agrinas untuk membantu petani, baik di Aceh maupun di daerah lain,” tambah Netap.

Dalam momentum HTN, Apkasindo Aceh juga menyampaikan delapan usulan strategis kepada Presiden Prabowo, yakni:

  1. Menjamin kepastian hukum dan legalitas lahan sawit rakyat dengan sertifikat hak milik, terutama sawit yang ditanam sebelum 2020.
  2. Mengakui peran strategis petani sawit sebagai pilar ekonomi nasional.
  3. Mendorong tata kelola perkebunan sawit yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
  4. Mengembalikan fungsi penuh Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian agar fokus membela petani.
  5. Membentuk Badan Sawit Nasional (BSAN) untuk mengurai tumpang tindih regulasi.
  6. Mempermudah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sarpras berbasis dana BPDPKS.
  7. Menegakkan kewajiban 20 persen plasma bagi perusahaan inti tanpa kecuali.
  8. Mendorong petani masuk ke sektor hilir.

Terkait langkah Satgas PKH, Netap mengimbau petani sawit agar tetap tenang.

“Sejak awal kami mendukung Satgas sepanjang hadir untuk melindungi petani sawit, bukan sebaliknya. Jangan sampai plang Satgas justru memicu keresahan dan mengganggu stabilitas sosial,” tegasnya.

DPW Apkasindo Aceh juga menyatakan dukungan terhadap program Peta Jalan Sawit Aceh Berkelanjutan menuju Aceh Gemilang 2045 yang digagas Pemerintah Aceh.

Sebagai organisasi profesi yang telah berdiri 25 tahun dan tersebar di seluruh provinsi, Apkasindo menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara regulasi pemerintah dengan petani sawit.

“Apkasindo akan terus berada di barisan depan untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada petani sawit rakyat,” pungkas Netap Ginting.

Berita Lainnya