1. News

Heboh Proyek Mobil Dinas Rp 1,8 M Bupati Aceh Selatan Disorot BPK

KUPAS.co | ACEH SELATAN – Pengadaan mobil dinas Bupati Aceh Selatan senilai Rp1,875 miliar menuai sorotan tajam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 19.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026, BPK mengungkap rangkaian persoalan yang mengiringi proses pengadaan kendaraan tersebut, mulai dari tahap perencanaan, kesesuaian spesifikasi, pelaksanaan kontrak, hingga potensi kerugian keuangan daerah.

Kendaraan yang dibeli melalui e-katalog itu merupakan Honda New Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT Modelista dengan nilai kontrak Rp1.875.000.000. Pengadaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan pada Tahun Anggaran 2025.

Namun, di balik nilai fantastis tersebut, BPK menemukan bahwa pengadaan mobil dinas itu tidak didukung dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), yang seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan aset pemerintah. Lebih jauh lagi, pengadaan kendaraan tersebut juga tidak tercantum sebagai program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Temuan BPK tidak berhenti pada aspek perencanaan. Kendaraan yang dibeli juga dinilai tidak memenuhi standar sarana dan prasarana pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2006. Regulasi hanya mengizinkan kepala daerah menggunakan kendaraan dinas berupa sedan berkapasitas maksimal 2.500 cc atau jeep maksimal 3.200 cc. Kenyataannya, pemerintah daerah justru mengadakan kendaraan jenis MPV premium.

Nilai pengadaan pun menjadi perhatian. Berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) Tahun 2025, batas maksimal pengadaan kendaraan dinas kepala daerah hanya sebesar Rp702,97 juta. Sementara harga kendaraan yang dibeli mencapai Rp1,875 miliar atau lebih tinggi sekitar Rp1,172 miliar dari batas yang ditetapkan.

Selain persoalan anggaran dan spesifikasi, BPK juga menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak. Dokumen kontrak mengatur bahwa pemeriksaan dan serah terima kendaraan dilakukan di Kantor BPKD Aceh Selatan. Namun faktanya, proses tersebut berlangsung di showroom penyedia, PT DB, di Banda Aceh.

Hasil pemeriksaan juga mengungkap bahwa hingga 10 Maret 2026 kendaraan masih berada di showroom penyedia dan belum berada di Aceh Selatan, meskipun masa kontrak telah berakhir pada 31 Desember 2025 setelah diperpanjang melalui adendum.

Kondisi itu membuat BPK menghitung adanya potensi denda keterlambatan sebesar Rp129.375.000 yang seharusnya dikenakan kepada penyedia. Namun hingga pemeriksaan selesai, denda tersebut belum dipungut oleh pemerintah daerah.

Dalam laporannya, BPK menyimpulkan bahwa kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan anggaran sebesar Rp1,172 miliar akibat pengadaan yang melampaui standar biaya dan tidak sesuai ketentuan. Selain itu, daerah juga berpotensi kehilangan penerimaan sebesar Rp129,375 juta karena denda keterlambatan belum ditagih.

Atas seluruh temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Aceh Selatan agar memerintahkan Kepala BPKD menyusun anggaran sesuai skala prioritas dan Standar Biaya Umum, sekaligus segera memproses penagihan denda keterlambatan kepada penyedia untuk disetorkan ke kas daerah.

Laporan BPK ini menjadi catatan penting atas tata kelola pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Rekomendasi yang diberikan diharapkan menjadi dasar pembenahan agar proses pengadaan ke depan berjalan sesuai aturan, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan keuangan daerah.[Red]

Berita Lainnya