Idrus TM Dukung Keputusan Bupati Mirwan, Terkait Pemberhentian Aktivitas PT. PSU dan KSU Tiega Manggis
KUPAS.co | Aceh Selatan - Ketua komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Idrus TM, memberikan apresiasi kepada Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS, atas tindak lanjut pemberhentian sementara seluruh aktivitas pertambangan dan pengangkutan bijih besi yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Tiega Manggis dan PT. Pinang Sejati Utama (PSU) di kawasan Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 540/790, tertanggal 21 Juli 2025, yang ditujukan langsung kepada Ketua KSU Tiega Manggis dan Direktur PT PSU.
Idrus mengatakan keputusan yang diambil oleh Bupati Aceh Selatan merupakan langkah yang tepat karena konflik yang berkepanjangan antara perusahaan tambang dengan masyarakat selama ini tidak mendapatkan titik temu walaupun sudah dimediasi.
"Kami mendukung penuh keputusan Bupati H. Mirwan Ms, terkait pemberhentian aktivitas tambang KSU Tiega Manggis dan PT. PSU untuk sementara waktu, sejauh ini kami sebagai wakil rakyat juga sudah pernah menjembatani antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat guna mengatasi konflik yang berkepanjangan selama ini, namu juga tidak membuahkan hasil yang maksimal," ucap idrus kepada media Kupas.co, Senin 21 Juli 2025.
Sementara itu Bupati H. Mirwan MS, mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan keluhan masyarakat atas aktivitas tambang yang selama ini dianggap merugikan warga setempat
“Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait konflik antara perusahaan dan warga, maka kami memerintahkan penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan dan pengangkutan di wilayah IUP KSU Tiega Manggis dan PT Pinang Sejati Utama,” tegas Mirwan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, kata dia, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan operasi produksi milik KSU Tiega Manggis dan IUPK pengangkutan serta penjualan milik PT PSU.
Surat penghentian itu turut ditembuskan ke Gubernur Aceh, Ketua DPRK Aceh Selatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Kepala Dinas ESDM Aceh, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Selatan.
Mirwan menegaskan, Pemkab Aceh Selatan terbuka terhadap investasi, termasuk di sektor pertambangan, selama kegiatan tersebut tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan konflik sosial.
“Kita mendukung investasi yang sehat demi kemajuan daerah dan peningkatan PAD. Tapi setiap aktivitas tambang harus patuh pada regulasi dan tidak boleh merugikan masyarakat maupun lingkungan,” ujar Mirwan.
Penghentian ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik tambang yang menimbulkan keresahan warga tanpa pengawasan yang ketat. Evaluasi terhadap dua perusahaan ini akan menjadi tolok ukur konsistensi Pemkab dalam menegakkan aturan di sektor pertambangan.