1. News

Idrus TM Soroti Pelanggaran Domisili dan Harga Pupuk Bersubsidi di Kluet Tengah

KUPAS.co, KLUET TENGAH – Polemik distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, kian meruncing. Anggota DPRK Aceh Selatan dari Fraksi Partai Aceh, Idrus TM, membantah klaim "penyesuaian harga" oleh penyalur dan mengungkap adanya dugaan pelanggaran zonasi distribusi yang menyalahi regulasi.

Idrus menegaskan bahwa dalih biaya langsir atau ongkos angkut tambahan yang dibebankan kepada petani tidak memiliki landasan hukum. Merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, pemerintah telah menetapkan harga resmi yang mengikat, Pupuk Urea: Rp1.800 per kg atau Rp90.000 per sak (50 kg), Pupuk NPK: Rp1.840 per kg atau Rp92.000 per sak (50 kg).

"HET adalah batas tertinggi yang bersifat final. Dalam aturan Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan, tidak ada ruang bagi kios resmi untuk membebankan biaya angkut tambahan kepada petani. Margin distribusi itu sudah diatur sejak dari produsen hingga kios," tegas Idrus, Minggu (1/3/2026).

Selain persoalan harga, Idrus menyoroti keberadaan fisik Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD Lara. Meski terdaftar sebagai penyalur resmi untuk wilayah Kecamatan Kluet Tengah, secara faktual kios tersebut justru berada di wilayah Kecamatan Kluet Utara.

Kondisi ini dinilai menabrak Permendag Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Regulasi tersebut mewajibkan pengecer resmi berada di wilayah tanggung jawab administrasinya guna menjamin aksesibilitas dan menekan beban biaya bagi petani setempat.

"Penempatan kios resmi wajib sesuai wilayah administrasi penerima manfaat. Jika kiosnya berada di luar kecamatan, ini bukan hanya menyulitkan petani, tapi juga melanggar prinsip distribusi negara. Hal ini bisa menjadi celah penyimpangan," tambah Idrus.

Sebelumnya, pemilik UD Lara, Yusnan Lara, berdalih bahwa jika ditemukan harga Urea mencapai Rp150.000 dan NPK Rp180.000, hal itu diduga berasal dari kios tidak resmi atau "liar". Ia mengklaim penyesuaian harga di kiosnya masih dalam batas wajar karena faktor geografis wilayah Manggamat.

Namun, Idrus TM meminta agar klaim mengenai keberadaan "kios liar" tersebut dibuktikan secara faktual. Ia mendesak Dinas Pertanian dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) segera melakukan audit lapangan.

"Jangan sampai petani yang dikorbankan dengan dalih-dalih yang tidak sesuai undang-undang," pungkasnya.

Berita Lainnya