1. News

Investor PT. PSU dan KSU Kecewa Atas Keputusan Bupati H. Mirwan Terkait Hentikan Sepihak Operasional

KUPAS.co | Aceh Selatan - Pemberhentian aktivitas penambangan bijih besi di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah menjadi polemik besar bagi pihak PT. Pinang Sejati Utama (PSU) dan KSU Tiega Manggis, pasalnya kekecewaan ini terjadi karena keputusan Bupati Aceh Selatan H. Mirwan, menghentikan secara sepihak aktivitas operasionalnya.

Rizal perwakilan PT. PSU mengatakan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Selatan H. Mirwan tanpa adanya konfirmasi kepada pihak PT. PSU dan KSU Tiega Manggis.

"Kami atas nama investor yang sedang berinvestasi di Aceh Selatan sangat kecewa atas keputusan bupati mengeluarkan keputusan sepihak tanpa mengkonfirmasi dulu kepada pihak terkait," kata Perwakilan PT. PSU, Rizal kepada wartawan saat dikonfirmasi di Tapaktuan, Senin (21/7/2025).

Rizal merasa janggal dan aneh atas keputusan Bupati Aceh Selatan secara tiba-tiba langsung menghentikan aktivitas PT. PSU dan KSU Tiega Manggis hanya atas dasar persoalan dana sosial.

Sementara, terkait seluruh perizinan dipastikan tak ada yang dilanggar pihak perusahaan.

Rizal menegaskan, tuntutan dana sosial bagi masyarakat yang berhak menerima dalam wilayah IUP yaitu Gampong Simpang Dua, Menggamat dipastikan telah tuntas disalurkan seluruhnya sesuai kesepakatan awal.

Hanya saja, yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini adalah terkait dana sosial yang dituntut oleh oknum warga dan perangkat gampong diluar IUP yaitu Gampong Simpang Tiga.

"Tuntutan itupun bukan ditolak atau tak ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan melainkan tengah dalam proses penyelesaian yang difasilitasi oleh pihak Polres Aceh Selatan. Namun sayangnya, sampai saat ini pihak Gampong Simpang Tiga terkesan tak serius menyelesaikan dengan pihak perusahaan," sesal Rizal.

Selama ini, ujarnya, pihak perusahaan dipastikan telah menjalankan seluruh kewajiban dengan menyalurkan dana sosial kepada penerima manfaat yang berhak kecuali dana sosial tambahan yang diminta pihak Gampong Simpang Tiga.

“Kalau fee untuk Simpang Tiga semua sudah tersalurkan, terkait dana sosial tambahan sudah dimediasi pihak kepolisian, tapi belum ada titik temu dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, jika Bupati Aceh Selatan Mirwan tak segera membatalkan keputusan kontroversial tersebut, maka dipastikan persoalan ini akan menjadi preseden buruk bagi masa depan iklim investasi di daerah itu.

Sebab, para investor yang telah berkorban menanamkan modalnya merasa tak dilindungi dan bahkan merasa di zolimi oleh pemerintah daerah.

Seharusnya, kata Rizal, Bupati Aceh Selatan melindungi para investor, bukan malah bermusuhan dengan investor.

"Ini akan menjadi catatan kelam bagi masa depan investasi di Aceh Selatan. Persoalan ketidakadilan yang di alami pihak PT. PSU dan KSU Tiega Manggis menjadi referensi bagi investor lainnya," tegas Rizal.

Lebih lanjut, jelas Rizal, jikapun ada persoalan terkait perusahaan, seharusnya Bupati Aceh Selatan bisa memanggil dan meminta klarifikasi.

“Seharusnya dipanggil dulu untuk klarifikasi duduk persoalan, jangan langsung ambil keputusan sepihak seperti ini,” pungkasnya.

Berita Lainnya