IWO Aceh Selatan Soroti ASN Merangkap Wartawan: “Abdi Negara atau Abdi Pena?”
“Seorang ASN tidak bisa sekaligus menjadi wartawan. Undang-undang sudah mengatur bahwa ASN adalah pelaksana kebijakan publik, bukan pengawas dan pengkritik kebijakan lewat media. Ini bukan sekadar soal hukum, namun juga menyangkut etika dan integritas lembaga,”
KUPAS.co | Aceh Selatan – Polemik rangkap profesi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan wartawan kembali mengemuka di Aceh Selatan. Ikatan Wartawan Online (IWO) Aceh Selatan menegaskan bahwa ASN tidak dibenarkan merangkap profesi sebagai jurnalis, karena hal tersebut bertentangan dengan aturan kepegawaian serta kode etik profesi pers.
Ketua Bidang Hukum IWO Aceh Selatan, Ahmad Fadhli, SH, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai larangan tersebut telah diatur secara jelas dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN, khususnya pada Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 8, serta diperkuat oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Kode Etik ASN Pasal 3 dan 4. Sebelumnya, hal senada juga termuat dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.
Menurutnya, belakangan ini ditemukan sejumlah ASN yang aktif menjalankan aktivitas jurnalistik, bahkan diduga ikut mengelola dan memimpin media. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu fungsi utama ASN sebagai pelayan publik.
“Seorang ASN tidak bisa sekaligus menjadi wartawan. Undang-undang sudah mengatur bahwa ASN adalah pelaksana kebijakan publik, bukan pengawas dan pengkritik kebijakan lewat media. Ini bukan sekadar soal hukum, namun juga menyangkut etika dan integritas lembaga,” tegas Ahmad Fadhli, SH yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum ALA ABAS Aceh Selatan, Selasa (11/11/2025).
Ia mempertanyakan bagaimana publik dapat mempercayai netralitas pemberitaan yang ditulis oleh ASN, sementara mereka sendiri berada di dalam sistem birokrasi yang menjadi objek pemberitaan.
“Bagaimana publik bisa percaya pada berita yang ditulis ASN, sedangkan mereka adalah bagian dari institusi yang diberitakan? Ini berpotensi mencederai independensi media,” ujarnya.
IWO Aceh Selatan mendorong BKPSDM Aceh Selatan untuk mengambil langkah tegas dengan menertibkan praktik rangkap profesi tersebut. Ahmad Fadhli juga mengingatkan ASN yang memiliki kemampuan menulis agar tidak menjadikan posisi dan jabatannya sebagai alat pengaruh dalam ruang media.
“Kalau ASN ingin menulis, silakan. Tapi jangan gunakan status kepegawaiannya untuk mencari kepentingan pribadi atau membangun pengaruh media. Wartawan adalah profesi independen, bukan alat kekuasaan,” tambahnya.
Melalui pernyataan ini, IWO Aceh Selatan menegaskan komitmennya menjaga marwah dan independensi jurnalisme di daerah, serta mengingatkan ASN agar kembali fokus pada peran utama sebagai abdi negara, bukan abdi pena.