1. News

Izin Tambang Aceh 2025 Cetak Rekor, IDeAS Minta KPK Turun Tangan

KUPAS.co | BANDA ACEH — Izin Tambang Aceh 2025 mencapai angka tertinggi dalam sejarah di tengah dampak banjir bandang yang melanda 18 kabupaten dan kota di Aceh pada akhir 2025. Institute for Development of Acehnese Society mencatat Pemerintah Aceh menerbitkan 20 izin usaha pertambangan baru dengan total luas konsesi mencapai 44.585 hektar sepanjang tahun lalu.

Data tersebut diungkap Institute for Development of Acehnese Society berdasarkan analisis terhadap data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Direktur IDeAS, Munzami Hs, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya penerbitan izin tambang untuk komoditas emas, tembaga, batubara, bijih besi hingga kuarsit.

“Ini sangat ironis. Aceh baru saja ditimpa bencana besar pada 26 November 2025 dengan estimasi kebutuhan dana pemulihan mencapai Rp 153 triliun, namun di sisi lain izin tambang terus diterbitkan,” ujar Munzami di Banda Aceh, Senin, 23 Februari 2026.

Berdasarkan catatan IDeAS, delapan izin tambang diterbitkan pada Januari 2025 saat Aceh dipimpin Penjabat Gubernur Safrizal. Adapun 12 izin lainnya diterbitkan pada Oktober dan November 2025, yang merupakan tahun pertama masa kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Menurut Munzami, tren penerbitan izin tambang masih berlanjut pada awal 2026. Pada Januari tahun ini, satu izin tambang tembaga kembali diterbitkan untuk PT Alam Cempaka Wangi di Nagan Raya dengan luas konsesi mencapai 1.820 hektar.

Dengan tambahan izin tersebut, pemerintahan Muzakir Manaf tercatat telah menerbitkan 13 izin tambang baru dalam tahun pertama masa kepemimpinannya.

Institute for Development of Acehnese Society menilai aktivitas pertambangan legal maupun ilegal menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ekologis yang memicu banjir bandang di Aceh.

Karena itu, Munzami Hs mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi kebijakan terkait maraknya penerbitan izin tambang baru di Aceh.

Selain itu, IDeAS meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Satgas PKH melakukan investigasi terhadap proses penerbitan 20 izin usaha pertambangan tersebut.

Lembaga itu juga meminta Panitia Khusus Minerba DPR Aceh lebih aktif mengawasi persoalan pertambangan di Aceh.

“Jangan sampai masyarakat hanya mendapat bencana sementara para elit dan korporat mengeruk sumber daya alam Aceh secara barbar. Seluruh elemen masyarakat harus mengawal bersama proses eksploitasi ini agar tidak terjadi konspirasi yang merugikan daerah,” tutup Munzami.

Berita Lainnya