Jaksa Beber Dugaan Korupsi Dana Desa Seurapong, Kerugian Negara Capai Rp173 Juta
Kupas.co | Banda Aceh – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar membeberkan dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Seurapong, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, yang menyeret mantan Penjabat (Pj) Keuchik setempat ke meja hijau.
Terdakwa Asri BHR bin (Alm) Baharuddin didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp173.696.646, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Nomor PDS-01/L.1.27/Ft.1/01/2026, berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh Besar.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Zaki Bunaiya menyampaikan bahwa terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangan selama menjabat sebagai Pj Keuchik pada periode Juli 2020 hingga Juni 2021.
Jaksa menjelaskan, dalam pengelolaan keuangan gampong, terdakwa tidak melibatkan Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong (PPKG) dan menguasai secara langsung keuangan desa, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selama periode tersebut, Gampong Seurapong mengelola anggaran desa dengan pagu lebih dari Rp2 miliar yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Gampong, serta sumber pendapatan lainnya. Namun, pelaksanaannya dinilai tidak sesuai ketentuan.
Sejumlah penyimpangan yang diungkap jaksa antara lain adanya kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp27.260.600, serta belanja fiktif pengadaan kebutuhan masjid berupa alat pengeras suara dan ambal dengan nilai Rp12.665.000 yang tidak ditemukan secara fisik.
Selain itu, terdakwa juga didakwa tidak menyetorkan pajak negara dan pajak daerah yang telah dipungut dengan nilai mencapai Rp6.384.546.
Jaksa turut mengungkap adanya kekurangan volume pekerjaan fisik pada sejumlah proyek desa, baik tahun anggaran 2020 maupun 2021. Proyek tersebut meliputi pembangunan saluran gampong, rehabilitasi kantor keuchik, pembangunan jalan rabat beton, terobos jalan gampong, hingga pembangunan plat beton, dengan total nilai mencapai Rp127.386.500.
“Laporan realisasi anggaran seolah-olah telah dilaksanakan sepenuhnya, namun hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),” kata jaksa.
Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan dakwaan primer dan subsidiair yang diancam pidana penjara serta kewajiban pengembalian kerugian negara.
Saat ini, terdakwa ditahan di rumah tahanan sejak 13 Januari hingga 1 Februari 2026, dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.