Jaksa Lidik Pengadaan Alat TIK, Begini Tanggapan Kadisdikbud
KUPAS.co | Langsa - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Langsa, Suhartini memberikan tanggapan mengenai pemberitaan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang masih berlanjut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
"Memang ada pemberitahuan dari tim Kejaksaan yang akan melakukan kroscek lapangan kesesuaian antara spesifikasi croombook (alat elektronik jenis laptop) yang kami beli di LPSEnya LKPP dengan yang diterima oleh pihak sekolah dari mulai jumlah serta manfaatnya bagi sekolah dan lain-lain. Semua pertanyaan yang bersifat normatif saja," kata Suhartini, kepada wartawan melalui pesan whatsapp, Kamis (1/5/20245).
Saat ditanyakan, bagaimana proses pengadaan yang dilakukan dalam dugaan kasus tersebut, kemudian berapa jumlah alat yang diadakan, serta berapa nilai kontrak pengadaan dan kemana saja alat TIK tersebut disalurkan. Suhartini menjelaskan, bahwa metode pembelian barang tersebut dilakukan secara elektronik melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Metode pembelian barangnya secara elektronik melalui LKPP. Nominalnya gak ingat kan saya dirumah gak ada pegang data," ujarnya.
Mengenai pernyataan tentang data yang tak dipegang olehnya, Analisaaceh.com, mencoba meminta waktu Kadisdikbud Langsa, guna bertemu untuk wawancara langsung, namun Suhartini menyatakan bahwa cukup melalui pesan WhatsApp saja.
"Besok saya ada acara upacara Hardiknas. Jadi cukup wa ini saja ya," sebutnya.
Kembali dipertanyakan, bahwa anggaran pengadaan tahun berapa yang diperiksa oleh pihak Kejari dalam dugaan kasus korupsi Disdikbud Langsa. Suhartini menyatakan bahwa yang diperiksa adalah tahun 2021 dan 2022.
Kadisdikbud Langsa juga menjawab, pihak yang telah diperiksa oleh Kejaksaan (dalam dugaan kasus tersebut) adalah Kepala Sekolah, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA).
"Kepala sekolah, PPHP, PPTK,PPK dan PA. Secara aturan kami sudah menjawab pertanyaan dari kejaksaan dengan melakukan justifikasi dimana proses alasan kebenaran saat kami melakukan pekerjaan secara e purchasing beserta data dukungnya," terang Suhartini.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran media ini, melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Disdikbud Kota Langsa pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengadakan peralatan TIK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota setempat.
Pada tahun 2021, terdapat 2 paket pengadaan alat TIK yang masing-masing memakan dengan pagu anggaran Rp 8.360.000.000 untuk Sekolah Dasar dan Rp 3.104.500.000 untuk Sekolah Menengah Pertama.
Kemudian tahun 2022, juga terdapat 2 paket pengadaan alat TIK, dengan pagu anggaran Rp.2.375.000.000 untuk SD dan Rp.250.000.000 untuk SMP. Sementara tahun 2023, pengadaan terdapat 1 paket untuk SMP ITQ Huda Wan Nur dengan pagu sebesar Rp.125.000.000. Semua paket pengadaan alat TIK pada tahun-tahun tersebut dilakukan dengan metode pemilihan e-purchasing.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa masih melakukan proses penyelidikan pada kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Langsa. (Rol)