JKA Terancam, Panglima Ir Desak KPA-PA Duduk Bersama: “Jangan Jadikan Hak Rakyat Korban Politik”
TAPAKTUAN, KUPAS.co – Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Irhafa Manaf, mendesak Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh (KPA-PA) segera duduk bersama untuk mencari solusi atas polemik keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang belakangan memicu kegelisahan publik.
Politisi yang akrab disapa Panglima Ir itu menilai, persoalan JKA tidak boleh terus bergulir menjadi konflik politik yang berkepanjangan, apalagi sampai mengorbankan hak dasar masyarakat Aceh dalam memperoleh layanan kesehatan.
“JKA ini menyangkut nyawa rakyat. Jangan sampai persoalan penganggaran berubah menjadi panggung politik yang akhirnya membuat masyarakat kecil menjadi korban,” kata Irhafa Manaf, Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, KPA-PA sebagai representasi kekuatan politik lokal Aceh memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk hadir di garis depan dalam menyelamatkan program yang selama ini menjadi penopang pelayanan kesehatan masyarakat pasca-konflik.
“Saya berharap KPA-PA duduk bersama membahas persoalan JKA secara serius dan terbuka. Ini bukan soal kepentingan kelompok atau elite, tetapi soal kepentingan rakyat Aceh secara menyeluruh,” ujarnya.
Irhafa juga mengingatkan agar polemik JKA tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu yang justru memperkeruh suasana di tengah masyarakat.
“Kita tidak ingin mahasiswa, masyarakat miskin, dan warga di pelosok menjadi korban tarik-menarik kepentingan. Jangan ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk membangun kegaduhan politik,” katanya.
Ia menegaskan, keberadaan JKA selama ini menjadi salah satu program paling vital dalam menjamin akses kesehatan masyarakat Aceh, terutama bagi warga yang belum terakomodasi dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh dan BPJS Kesehatan, program JKA membutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun hingga Rp1,2 triliun per tahun untuk menanggung kepesertaan sekitar 2,4 juta jiwa masyarakat Aceh di luar tanggungan APBN.
Namun, kondisi fiskal Aceh disebut semakin berat setelah Dana Otonomi Khusus (Otsus) mengalami penurunan signifikan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), alokasi dana Otsus yang sebelumnya sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional turun menjadi 1 persen sejak 2023.
Penurunan pendapatan daerah tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan Pemerintah Aceh dalam mempertahankan pembiayaan program JKA secara penuh.
Meski demikian, Irhafa menilai solusi terhadap persoalan itu tidak boleh dilakukan dengan mengurangi manfaat pelayanan kesehatan masyarakat secara tiba-tiba tanpa formulasi yang matang.
“Kalau JKA terganggu, dampaknya sangat besar. Bukan hanya masyarakat miskin di kampung-kampung, tetapi juga mahasiswa Aceh di luar daerah yang selama ini sangat terbantu dengan program ini,” ucapnya.
Ia mendorong agar pemerintah dan seluruh elemen politik Aceh mulai memikirkan langkah-langkah penyelamatan yang realistis, termasuk melakukan validasi ulang data kepesertaan agar program JKA benar-benar tepat sasaran.
“Yang harus dibenahi adalah tata kelola dan ketepatan sasaran, bukan malah menghilangkan hak rakyat untuk berobat,” ujar Panglima Ir.
Ia berharap forum duduk bersama antara KPA-PA, Pemerintah Aceh, DPRA, dan pihak terkait lainnya dapat segera digelar guna melahirkan solusi konkret demi menjaga keberlanjutan JKA di tengah tekanan fiskal daerah.
“Rakyat menunggu solusi, bukan saling menyalahkan. Semua pihak harus menempatkan keselamatan dan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik apa pun,” tuturnya