1. Hukum

Kajati Aceh Dorong Paradigma Baru Penegakan Hukum: Utamakan Pemulihan dan Keadilan Restoratif

seminar hukum dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kejaksaan RI ke-80 di Aula Kejati Aceh, foto:ist

Kupas.co | Banda Aceh - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Yudi Triadi, menegaskan bahwa arah penegakan hukum di Indonesia perlu bertransformasi menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan penerapan keadilan restoratif.

Hal itu disampaikan Yudi saat membuka seminar hukum dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kejaksaan RI ke-80 di Aula Kejati Aceh, Rabu (27/8/2025), yang mengangkat tema “Optimalisasi Pendekatan Follow the Asset dan Follow the Money melalui Deferred Prosecution Agreement dalam Penanganan Perkara Pidana.”

Menurutnya, penegakan hukum modern tidak cukup hanya menekankan aspek penghukuman dengan penjara.

“Undang-Undang KUHP Nasional yang akan berlaku pada 2026 telah menegaskan tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi, yakni menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan memberikan rasa aman,” ujar Yudi.

Ia menilai konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) bisa menjadi alternatif strategis dalam penanganan perkara ekonomi.

Mekanisme ini memungkinkan jaksa menunda penuntutan dengan syarat terdakwa bersedia membayar ganti rugi, restitusi, atau menyerahkan aset terkait tindak pidana.

“Skema ini sudah lama diterapkan di negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris. Selain mempercepat pemulihan keuangan negara, DPA juga mendorong akuntabilitas korporasi serta menjaga stabilitas perekonomian,” tambahnya.

Seminar yang diikuti ratusan peserta dari berbagai instansi ini juga menghadirkan tiga narasumber utama. Prof. Dr. Mohd. Din, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, mengkritisi dominasi hukuman penjara dalam kasus ekonomi.

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nursyam, memaparkan peluang penerapan Afdoening Buiten Process melalui DPA di Indonesia. Sementara Ketua Peradi Aceh, Zulfikar Sawang, menekankan pentingnya penyelesaian perkara dengan paradigma konstruktif tanpa harus selalu mengedepankan pemidanaan.

Kajati Aceh berharap hasil seminar dapat melahirkan rekomendasi praktis untuk pembaruan hukum pidana nasional, termasuk RKUHAP dan rancangan undang-undang terkait.

“Kami akan menyampaikan hasilnya ke Kejaksaan Agung sebagai bahan masukan kebijakan,” pungkasnya.

Acara ini diikuti oleh 226 peserta luring dari berbagai lembaga, mulai dari aparat penegak hukum, regulator, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Selain itu, jajaran Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejari se-Aceh turut bergabung secara daring.

Berita Lainnya