1. Daerah

Kapal di Pelabuhan Tapaktuan Dibatasi 3.000 DWT, Ekonomi Aceh Selatan Terancam

KUPAS.co | Aceh Selatan – Polemik kapasitas sandar kapal di Pelabuhan Tapaktuan, Aceh Selatan, mencuat setelah hasil audiensi antara instansi teknis dan pengguna jasa pelabuhan mengungkap fakta mengejutkan. Kini, kapal yang diizinkan bersandar hanya maksimal 3.000 DWT, padahal sebelumnya bisa mencapai 7.500 DWT.

Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Tapaktuan, Wasfina, membenarkan pembatasan tersebut. Ia menyebut keputusan itu merupakan hasil rapat bersama Direktorat Kepelabuhanan, Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, di Jakarta yang juga melibatkan sejumlah pengguna pelabuhan.

“Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan usia dermaga dan aspek teknis lainnya. Namun memang, hanya 3.000 DWT yang disetujui,” kata Wasfina kepada Kupas.co, Kamis (11/9/2025).

Keputusan ini menuai protes. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tapaktuan, M. Haikal Qadri, menilai kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, kapal besar yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi kebutuhan pokok dan material pembangunan kini tak lagi bisa masuk.

“Dampaknya serius. Biaya logistik akan naik, material seperti semen akan langka, dan daya saing ekonomi daerah makin tertekan. Jika dibiarkan, Aceh Selatan bisa terisolir dari jalur distribusi nasional,” tegas Haikal.

Haikal meminta Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Selatan segera melobi Kementerian Perhubungan agar izin sandar kapal di Pelabuhan Tapaktuan dikembalikan ke 7.500 DWT.

Selain solusi jangka pendek, ia juga menyarankan pembangunan pelabuhan baru dengan kapasitas lebih besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Ini langkah krusial agar Aceh Selatan tidak terus bergantung pada kebijakan sepihak yang justru menjerat pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Berdasarkan data Direktorat Kepelabuhanan Dirjen Hubla, kapal dengan kapasitas lebih dari 3.000 DWT rutin bersandar di Pelabuhan Tapaktuan sejak 2022:

Haikal menegaskan, Pelabuhan Tapaktuan seharusnya menjadi simpul vital perdagangan dan logistik kawasan Barat Selatan Aceh. Namun, alih-alih menopang perekonomian, kebijakan baru ini justru berpotensi menjadi hambatan.

“Ini bukan hanya persoalan teknis, tapi juga keberpihakan pemerintah pusat. Apakah ingin membuka akses ekonomi Aceh Selatan, atau justru menutupnya dengan kebijakan yang melemahkan daerah?” pungkasnya.

Berita Lainnya