Kebijakan Pemangkasan Honor Kontrak 70 Persen Bupati Aceh Selatan Terkesan Tidak Konsisten
KUPAS.co – Keputusan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terkait pemangkasan honor 70 persen terhadap tenaga kontrak sempat menimbulkan kegaduhan publik. Protes keras bermunculan dari masyarakat hingga media lokal, yang akhirnya memaksa pihak pemerintah untuk menarik atau membatalkan kembali kebijakan tersebut
Koordinator For-PAS Aceh Selatan, T Sukandi mengatakan, perubahan sikap yang mendadak ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pengambilan kebijakan oleh Bupati Aceh Selatan.
Padahal, setiap keputusan strategis yang menyangkut nasib banyak orang seharusnya melalui proses telaah mendalam terhadap dampak positif dan negatifnya.
Apalagi, kebijakan ini ternyata dikeluarkan tanpa melibatkan pembahasan atau persetujuan dari lembaga DPRD, sebagai representasi rakyat dan mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Kami mengingatkan kepada Bupati agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Jangan sampai pemerintahan saat ini mengulangi kesalahan serupa seperti yang terjadi di masa kepemimpinan Pj. Bupati sebelumnya, yang terkesan dikendalikan oleh pihak- pihak di luar sistem pemerintahan,"ucap Sukadi kepada Kupas.co, Sabtu 12 April 2025.
Semestinya kebijakan berpijak pada asas transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak bermuara pada defisit anggaran serta kerancuan dalam sistim pengelolaan keuangan daerah.
"Jika Bupati merasa tidak sejalan dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang seharusnya menjadi tempat berdiskusi dalam mencari solusi, maka sudah sepatutnya dilakukan evaluasi dan reposisi, "katanya.
Tempatkan orang-orang yang benar-benar dapat bekerja selaras dengan visi Bupati, bukan malah mengandalkan masukan dari tim atau individu di luar sistem pemerintahan resmi.
Karena hal ini hanya akan memperlemah posisi Bupati sendiri dan menimbulkan kesan ketidakmampuan dalam memimpin birokrasi pemerintahan.
"Pemerintahan yang baik tidak dibangun dengan kebijakan yang berubah-ubah tanpa kajian. Konsistensi, keterbukaan, dan kemitraan yang sehat dengan DPRK serta unsur pemerintahan lainnya karena hal inilah kunci untuk mewujudkan Aceh Selatan maju dan produktif,"tutupnya.