1. Daerah

Kegagalan PJ Bupati Aceh Selatan Tahun 2024 Mulai Terungkap, Rp236 Miliar Anggaran Tak Terserap

KUPAS.co - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Wakil Bupati telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRK rabu 16 April 2025.

Dalam laporan tersebut, tercatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,374 triliun atau 89,29% dari target, serta realisasi belanja daerah Rp1,366 triliun atau 85,32% dari target Rp1,602 triliun.

Artinya, terdapat anggaran sebesar Rp236 miliar yang tidak terserap selama tahun 2024.
Menanggapi hal ini, seorang Aktivis Anti Korupsi dan pemerhati anggaran publik, Alizamzami ketua Lsm Formaki, menyampaikan kritik keras terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah tersebut.

“Ketika ada Rp236 miliar anggaran yang tidak digunakan, itu bukan hanya soal teknis, itu adalah indikasi kegagalan dalam perencanaan, pelaksanaan, bahkan komitmen terhadap pelayanan publik. Dalam situasi masyarakat yang masih banyak menghadapi kesulitan, ini bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat,” ujar Alizamzami dalam keterangannya kepada media KUPAS.co

Kritik terhadap Realisasi PAD dan Belanja Modal

Dalam rincian pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya tercapai sebesar 54,44% atau Rp154 miliar dari target Rp282 miliar. Aktivis menilai rendahnya PAD menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal daerah dan minimnya upaya optimalisasi potensi ekonomi lokal.

Sementara itu, belanja modal hanya terealisasi 68,62% dari target, menandakan bahwa banyak program pembangunan fisik tidak terlaksana, seperti pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan fasilitas umum.

“Ketika PAD rendah dan belanja modal macet, maka bisa kita simpulkan: daerah ini belum diarahkan untuk mandiri, dan pembangunan tidak berjalan efektif,” tambahnya.

Tuntutan Evaluasi dan Transparansi

Aktivis juga menyoroti kurangnya transparansi dalam laporan tersebut. Tidak terlihat keterkaitan yang jelas antara penggunaan anggaran dengan hasil yang dirasakan masyarakat.

“LKPJ ini hanya memuat angka, bukan makna. Tidak ada informasi soal dampak program terhadap kesejahteraan rakyat. Laporan seperti ini berisiko menjadi formalitas belaka dan mengaburkan potensi penyimpangan.”

Formaki mendesak DPRK Aceh Selatan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi Anggaran dan meminta audit menyeluruh terhadap realisasi belanja tahun 2024. Selain itu, diminta agar APBD 2025 disusun dengan lebih realistis, fokus pada belanja publik yang berdampak, serta didukung oleh sistem pengawasan yang ketat.

Berita Lainnya