Kejari Lhokseumawe Sosialisasi Program Jaga Desa di Banda Sakti
Lhokseumawe, Kupas.co | Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe menggelar pertemuan dengan para kepala desa se Kecamatan Banda Sakti. Sosialisasi ini merupakan kegiatan dari program jaga desa korps Adhyaksa tersebut.
Kepala Kejari Lhokseumawe, Feri Mupahir, MH melalui Kasie Intelijen Therry Ghutama, MH melalui pers rilis, Kamis (23/1/25) mengatakan kegiatan yang digelar di aula Kantor Camat Banda Sakti, Selasa (21/1) itu mengangkat tema "Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Menuju Ketahanan Pangan Gampong".
Therry Ghutama dalam penjelasannya menyebut dirinya emonitor perkara korupsi yang terjadi di Indonesia kebanyakan dari anggaran desa. Khususnya di Propinsi Aceh ada 75% perkara korupsi yang berasal dari dana desa.
"Karena penanganan perkara korupsi itu tantangannya berat. Banyak konflik, tekanan maupun intervensi dan segala macam," ujarnya.
Kemudian terkait permasalahan desa, Therry menyebut adanya lembaga Apdesi dan Forum Keuchik atau organisasi yang membawahi para keuchik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada sinkronisasi antara ke dua organisasi tersebut.
"Mungkin jika melihat secara undang-undang, mungkin Apdesi adalah organisasi yang sah secara undang-undang. Namun, karena Aceh memiliki kekhususan, jadi terciptalah forum keuchik" lanjutnya.
Therry melanjutkan, terkait dengan penanganan perkara, Jaksa Agung mengatakan tidak mungkin di suatu daerah, instansi, atau bentuk apapun, terkait dengan keuangan negara tidak terjadi suatu tindakan melawan hukum. Jadi harus dibedakan antara tindakan melawan hukum dan korupsi itu beda makna.
Dalam kegiatan tersebut juga Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe juga menjawab dan memberi saran beberapa Keuchik dan Tuha Peut dari berbagai Gampong yang bertanya dan meminta saran atas segala permasalahan yang dihadapi di tiap-tiap gampong, demi menciptakan susunan tata kelola pemerintahan dan ketahanan pangan gampong yang baik di Kota Lhokseumawe.
Secara keseluruhan, kegiatan Penerangan Hukum Program Jaga Desa pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan seluruh perangkat Gampong Pada kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe diharapkan menjadi titik terang terkait tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum. Ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Camat Banda Sakti Yuswardi, M.S.M, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan silaturahmi sekaligus untuk mengikuti kegiatan Penerangan Hukum Program Jaga Desa Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari Kejari Lhokseumawe terkait tata kelola Pemerintahan yang baik menuju ketahanan pangan gampong.
Dia berharap nantinya baik kepada para keuchik ataupun tuha peut yang hadir harus ada interaksi dengan Kasi Intelijen apapun permasalahan yang terjadi di 18 desa yang ada di Kecamatan Banda Sakti.
"Mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti kita benar-benar berinteraksi sehingga dalam menjalankan pemerintahan di desa nanti bisa terhindar dari masalah-masalah yang dapat berakibat pada tindakan hukum. Harapannya juga dalam acara ini dapat kita petik dan ambil hikmahnya, menjadi pembelajaran bagi kita. Apapun permasalahan yang dihadapi, mari kita melakukan musyawarah bersama" demikian Yuswardi.