1. News

Kejati Aceh Tahan Tiga Tersangka Korupsi Sawit di Aceh Jaya

Konferensi pers di Kejati, foto: nana/Kupas.co

Kupas.co | Banda Aceh – Kejaksaan Tinggi Aceh menahan tiga tersangka kasus dugaan penyimpangan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Jaya, Rabu (13/8/2025).

Ketiganya adalah S, Ketua Koperasi Pertanian Sama Mangat sekaligus anggota DPRK Aceh Jaya periode 2024–2029, TM, Kepala Dinas Pertanian periode 2017–2020 sekaligus Plt Kadis 2023–2024, dan TR, Sekda Aceh Jaya yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Pertanian.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh, Muhammad Ali Akbar, mengatakan penahanan dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan sekaligus mencegah kemungkinan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau memengaruhi saksi.

“Mengingat posisi mereka di pemerintahan, potensi intervensi sangat besar,” ujarnya.

Penahanan akan berlangsung selama 20 hari hingga 1 September 2025 di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, dan dapat diperpanjang jika penyidikan belum selesai.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor, dengan ancaman pidana minimal 1 tahun hingga maksimal penjara seumur hidup.

Diketahui, kasus bermula saat S mengusulkan bantuan PSR untuk 599 pekebun dengan total lahan 1.536,7 hektare dalam empat tahap pada 2019–2021. Proposal itu lolos verifikasi Dinas Pertanian Aceh Jaya, yang menerbitkan rekomendasi teknis dan melanjutkannya ke Kementerian Pertanian RI hingga BPDPKS. Dana pun cair ke rekening Koperasi Produsen Sama Mangat sebesar Rp38,4 miliar.

Namun, fakta di lapangan sungguh mengejutkan. Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi RI dan hasil analisis citra satelit 2018–2024, sebagian besar lahan PSR yang diajukan ternyata bukan milik pekebun, melainkan eks lahan PT Tiga Mitra yang masih berstatus Hak Pengelolaan (HPL) Kementerian Transmigrasi RI.

Bahkan, rekaman drone dan analisis Ahli Geographic Information System (GIS) Universitas Syiah Kuala membuktikan bahwa lokasi tersebut hanya berupa hutan dan semak belukar tidak ada satu pun tanaman sawit milik masyarakat.

Meski demikian, Dinas Pertanian Aceh Jaya tetap menerbitkan rekomendasi dan SK CP/CL, menjadi dasar penyaluran dana PSR. Alhasil, dana bantuan miliaran rupiah itu menguap tanpa menghasilkan kebun sawit baru seperti yang diatur regulasi.

Berita Lainnya