“Di Sini Tak Berlaku Pers”: Jejak Represif dan Dugaan Kekerasan Terhadap Jurnalis di Aceh
BANDA ACEH, KUPAS.co – Kebebasan pers di Serambi Mekkah kembali berada di titik nadir. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Aceh (PWA) mengecam keras dugaan kekerasan terhadap jurnalis di Aceh yang terjadi saat peliputan aksi demonstrasi penolakan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Kantor Gubernur Aceh, Rabu malam, 13 Mei 2026.
Kericuhan pecah saat aparat kepolisian membubarkan massa mahasiswa menggunakan water cannon dan gas air mata di bawah guyuran hujan deras. Di tengah kekacauan itu, sejumlah jurnalis justru menjadi sasaran intimidasi, perampasan alat kerja, hingga pemaksaan penghapusan karya jurnalistik.
Ketua Umum PWA, Maimun Asnawi, menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar insiden lapangan, melainkan pelanggaran serius terhadap hak publik untuk memperoleh informasi.
“Kami mengecam tindakan intimidasi, kekerasan, hingga pemaksaan penghapusan dokumentasi jurnalistik terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas,” tegas Maimun di Lhokseumawe, Kamis (14/5/ 2026).
Intimidasi salah satunya dialami Dani Randi, jurnalis CNN Indonesia. Saat berlindung di rubanah Gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA) untuk menulis laporan, Dani didatangi aparat berpakaian preman. Meski identitas pers telah ditunjukkan, gawai dan tablet miliknya sempat dirampas.
Dani bahkan dipaksa menghapus dokumentasi kericuhan yang berhasil diabadikan. Perlawanan sempat diberikan Dani dengan mempertanyakan urgensi perintah tersebut. Tak hanya Dani, dua jurnalis perempuan lainnya juga mengalami tekanan serupa. Salah satu aparat bahkan melontarkan pernyataan intimidatif yang mencederai demokrasi: “di tempat itu tidak berlaku pers.”
Maimun Asnawi mengingatkan bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999. Siapa pun yang menghambatnya dapat dipidana dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.
“Perampasan alat kerja, ancaman, serta pemaksaan menghapus foto dan video adalah bentuk penyensoran modern yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers,” ujarnya.
PWA mendesak Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, untuk segera mengusut tuntas oknum yang terlibat. Maimun menduga tindakan represif ini bukan spontanitas, melainkan adanya instruksi khusus untuk menekan pemberitaan di lapangan.