Kemenag Tegaskan Penyaluran Zakat Tidak Terkait Program MBG
KUPAS.co, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan bahwa tata kelola dan penyaluran zakat nasional tetap berjalan sesuai koridor hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) Kemenag, Thobib Al Asyhar, menegaskan tidak ada kebijakan yang mengaitkan dana zakat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil untuk menjawab spekulasi di masyarakat serta memastikan bahwa dana umat tetap tersalurkan kepada mereka yang paling berhak.
Thobib menekankan bahwa rujukan utama penyaluran zakat adalah Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang mengatur delapan golongan penerima (ashnaf). Golongan tersebut meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang terlilit utang), fisabilillah, dan ibnu sabil.
“Tidak ada kebijakan zakat untuk MBG. Kami pastikan penyaluran zakat dilakukan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan,” tegas Thobib Al Asyhar di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Ia menambahkan bahwa prinsip ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi landasan utama tata kelola zakat nasional di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 25 dan 26 UU No. 23 Tahun 2011, distribusi zakat wajib dilakukan kepada mustahik (penerima) dengan memperhatikan skala prioritas, pemerataan, dan keadilan. Thobib mengingatkan bahwa zakat adalah amanah besar yang memiliki peruntukan khusus dan tidak bisa dicampuradukkan dengan program lain di luar ketentuan syar'i.
“Zakat adalah amanah umat yang harus dijaga. Hak para mustahik adalah prioritas dalam setiap kebijakan pengelolaan dana zakat,” lanjutnya.
Untuk menjamin transparansi, Kemenag memastikan seluruh lembaga resmi, baik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), berada di bawah pengawasan ketat dan diaudit secara berkala oleh auditor independen.
Thobib juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga berizin resmi untuk menjamin akuntabilitas serta ketepatan sasaran penyaluran.