Kemenkes: Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien JKN dengan Status Kepesertaan Nonaktif Sementara
KUPAS.co, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan aturan tegas yang melarang rumah sakit menolak pasien dengan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinonaktifkan sementara oleh BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diambil guna memastikan kendala administratif tidak menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan medis yang mendesak.
Penegasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026. Melalui regulasi ini, pemerintah menekankan bahwa keselamatan pasien harus berada di atas urusan administrasi, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan sesuai indikasi medis.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, menyatakan bahwa prioritas utama seluruh fasilitas pelayanan kesehatan adalah keselamatan nyawa.
“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status JKN-nya nonaktif sementara. Aspek administrasi tidak boleh menghambat pelayanan medis yang dibutuhkan pasien,” ujar Azhar dalam keterangan resminya, dikutip dari laman Kemkes.go.id.
Batas Waktu dan Layanan Prioritas
Ketentuan larangan penolakan ini berlaku paling lama tiga bulan sejak status kepesertaan dinyatakan nonaktif sementara. Selama periode tersebut, rumah sakit wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, dengan fokus pada:
-
Pelayanan Kegawatdaruratan: Tindakan medis esensial untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan.
-
Layanan Katastrofik Rutin: Pelayanan berkelanjutan seperti hemodialisa (cuci darah) dan terapi kanker.
-
Stabilisasi Kondisi: Pelayanan diberikan hingga kondisi pasien stabil sebelum ditindaklanjuti melalui sistem rujukan.
Azhar menambahkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelompok rentan, seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), tidak kehilangan hak dasar mereka.
“Jangan sampai ada pasien yang tertunda penanganannya karena kendala administratif. Keselamatan pasien adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegas Azhar.
Integritas Pelayanan dan Klaim
Meski mewajibkan pelayanan tanpa diskriminasi, Kemenkes tetap menginstruksikan rumah sakit untuk menjalankan administrasi secara akuntabel. Hal ini mencakup tertib pencatatan, pengkodean diagnosis, hingga mekanisme pengajuan klaim yang sesuai aturan.
Rumah sakit juga diminta berkoordinasi aktif dengan BPJS Kesehatan serta Dinas Kesehatan setempat guna menyelesaikan kendala operasional di lapangan. Kemenkes memastikan akan memantau ketat pelaksanaan surat edaran ini dan menindaklanjuti setiap laporan terkait penolakan pasien.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan segera mengakses fasilitas kesehatan jika membutuhkan perawatan medis, mengingat hak atas pelayanan tetap dijamin oleh pemerintah meski terdapat kendala administratif sementara.