Kementerian Pertanian dan Polri Perketat Pengawasan Distribusi Pangan dari Hulu ke Hilir
KUPAS.co | Jakarta - Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menjaga stabilitas nasional menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 dengan menempatkan kejahatan di sektor pangan sebagai prioritas penegakan hukum. Praktik penimbunan, pengoplosan, hingga manipulasi distribusi kini disetarakan dengan kejahatan kemanusiaan karena berdampak sistemik terhadap hak hidup masyarakat.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memperketat pengawasan di sektor pertanian dan pangan. Menurut Ade Safri, kejahatan pangan memiliki dampak luas yang merusak sendi kehidupan masyarakat.
“Kejahatan pangan bukan sekadar pelanggaran ekonomi. Ini adalah kejahatan kemanusiaan karena dapat merusak kesehatan, mengguncang perekonomian, dan yang paling berat, mengancam hak hidup manusia. Karena itu, negara wajib hadir dan bertindak tegas,” ujar Ade Safri dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Satgas Pangan Polri mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang berpotensi dipidanakan, meliputi penimbunan bahan pokok, pengemasan ulang (repacking), pengoplosan, hingga penyelundupan melalui pelabuhan tidak resmi atau pos perbatasan.
Ade Safri menekankan bahwa pihaknya akan menarik pengawasan dari hilir hingga ke hulu untuk mendeteksi potensi tindak pidana. Meski mengedepankan langkah preventif, Polri tidak akan ragu melakukan penegakan hukum bagi para spekulan yang membandel.
“Kami akan menarik pengawasan dari hilir ke hulu untuk melihat potensi pidana. Jika ditemukan penimbunan, penyelundupan, pengoplosan, hingga impor ilegal, maka penegakan hukum akan menjadi jawaban terakhir,” katanya.
Ia menganalogikan ketegasan institusinya dalam menangani pelanggar aturan pangan.
“Apabila upaya preemtif, preventif, imbauan, dan seterusnya tidak dihiraukan, maka penegakan hukum akan menjadi jawaban terakhir, benteng terakhir. Dan kami pastikan, kami tidak akan menggigit, tapi ketika kita menggigit, saya pastikan tidak akan terlepas,” ungkap Ade Safri.