Ketua DPRK Aceh Selatan: PT ASN Harus Bertanggung Jawab atas Konflik Lahan
KUPAS.co | Aceh Selatan – Merespons desakan warga Gampong Teupin Tinggi, Kecamatan Trumon, Ketua DPRK Aceh Selatan Rema Mishul Azwa menyatakan akan memanggil manajemen PT Argo Sinergi Nusantara (ASN) untuk mempertanggungjawabkan sengketa lahan yang belum terselesaikan.
Langkah ini menyusul aksi audiensi puluhan warga yang mendatangi Gedung DPRK, Selasa (5/8/2025), menuntut kejelasan hak atas tanah dan realisasi kebun plasma yang dijanjikan perusahaan namun tak kunjung ditepati.
“Kami sudah duduk bersama warga, mendengar langsung keluhan mereka. Masalah ini serius dan harus segera ditindaklanjuti,” tegas Rema.
Rema menyebut pihaknya akan mendalami dokumen Hak Guna Usaha (HGU) PT ASN yang selama ini jadi dasar operasional perusahaan dan juga menjadi sumber konflik. Ia menyatakan akan menggali sejauh mana tanggung jawab perusahaan telah dijalankan terhadap masyarakat sekitar.
“Kita akan koordinasi dengan tim yang dibentuk Bupati untuk melihat sejauh mana proses penyelesaian yang sudah ditempuh. Jangan sampai konflik ini dibiarkan tanpa kejelasan,” katanya.
Lebih jauh, Rema menegaskan bahwa DPRK tidak akan membiarkan persoalan ini tenggelam di meja birokrasi.
“Kita akan bahas di forum DPRK secara serius. Warga sudah cukup bersabar, dan kita tidak ingin perusahaan terus mengabaikan hak-hak masyarakat,” tandasnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung panas itu, warga secara terbuka menyampaikan kekecewaan mereka terhadap lambannya respons pemerintah daerah maupun DPRK terhadap konflik yang telah berlarut-larut. Mereka menuntut tindakan nyata, bukan sekadar wacana atau janji politik.
“Warga ingin bukti, bukan lagi janji. Perusahaan sudah lama menikmati hasil bumi kami, sementara hak kami terus diabaikan,” ujar salah satu perwakilan warga.
Seperti diketahui, konflik lahan antara warga Teupin Tinggi dan PT ASN telah berlangsung bertahun-tahun. Warga menuntut realisasi kebun plasma yang dijanjikan perusahaan namun tak kunjung terealisasi.
Dalam audiensi itu, masyarakat mendesak DPRK mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang dinilai abai terhadap komitmen sosialnya.