1. Nasional

Ketua MPR Dorong Pelonggaran Barcode BBM di Aceh untuk Percepat Pemulihan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani saat penyerahan bantuan, foto: Nana/Kupas.co

Kupas.co | Banda Aceh — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mendorong pelonggaran sistem barcode bahan bakar minyak (BBM) di Aceh selama masa pemulihan pascabencana.

Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperlancar operasional alat berat dalam perbaikan infrastruktur di daerah terdampak.

Menurut Muzani, permintaan pelonggaran barcode BBM disampaikan oleh Pemerintah Aceh karena kebutuhan bahan bakar untuk alat berat sangat tinggi, terutama dalam perbaikan jalan, jembatan, serta akses desa dan kecamatan.

“Apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur adalah agar barcode BBM dilonggarkan dulu sementara di Provinsi Aceh. Karena BBM akan menjadi energi bagi alat berat untuk melakukan pemulihan, terutama infrastruktur,” kata Muzani saat kunjungan ke Aceh.

Ia menyebutkan, permintaan tersebut telah dibicarakan bersama Menteri Dalam Negeri dan dinilai tidak menjadi persoalan.

“Saya bersama Pak Tito tadi sudah membicarakan tentang langkah ini, dan rasanya tidak ada masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pelonggaran sistem barcode BBM hanya difokuskan untuk Aceh, mengingat kebutuhan alat berat di daerah tersebut jauh lebih besar dibandingkan wilayah terdampak lainnya.

Menurut Tito, ribuan alat berat saat ini bekerja di sejumlah titik pemulihan di Aceh. Namun, sistem kuota BBM melalui barcode membuat operasional alat berat menjadi terbatas.

“Di Aceh alat beratnya masih banyak sekali, ribuan. Kalau menggunakan sistem kuota, misalnya 35 liter per hari, alat berat hanya bisa bekerja enam sampai tujuh jam. Padahal disewanya 24 jam,” kata Tito.

Karena itu, pihaknya meminta agar sistem kuota BBM melalui barcode di Aceh dihilangkan sementara selama masa pemulihan, sambil dilakukan evaluasi dalam beberapa bulan ke depan.

“Kami minta sistem barcode khusus di Aceh selama masa pemulihan ini dihilangkan dulu sistem kuotanya,” ujarnya.

Tito menambahkan, kebijakan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama Presiden dan sejumlah kementerian terkait sebelum ditetapkan secara resmi.

Berita Lainnya