Keuangan Daerah Amburadur, Fizia Mayelli Anggota DPRK Aceh Selatan Minta Kepala BPKD Dicopot
KUPAS.co | Aceh Selatan - Anggota DPRK Aceh Selatan Fizia Mayelli Menyayangkan prilaku buruk Kepala BPKD Aceh Selatan, hal ini tercermin melalui rapat-rapat DPRK dengan BPKD, baik itu dalam rapat pansus LKPJ tahun anggaran 2024 maupun dalam rapat lainnya Kepala BPKD tidak pernah hadir tepat waktu dan sering diwakili oleh bawahannya, Sabtu (03/05/2025).
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan salah satu SKPK paling strategis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian serius dari Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan untuk mewujudkan ACeh Selatan Maju dan Produktif, sosok kepala BPKD menjadi momok yang menakutkan bagi SKPK lainnya, hal tersebut terungkap dalam pansus beberapa masalah SKPK lain tersangkut dengan BPKD.
"Setiap kali kami mengadakan rapat penting antara DPRK dan BPKD baik itu rapat pansus LKPJ maupun yang lainnya, semua diwakilkan oleh bawahan dari kepala BKPD ini tersendiri, dengan alasan beliau sedang diluar kota dan menyelesaikan hal yang lebih penting," ujar Fizia Mayeli selaku ketua Banleg DPRK Aceh Selatan.
Hal ini jelas menghambat pansus dalam menjalankan pengawasan terhadap kebijakan daerah yang ada di BPKD, padahal diawal pembukaan awal sidang paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2024 DPRK sudah meminta kepada Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan untuk menginstruksikan kepada bawahannya agar tidak keluar daerah dan fokus untuk mengikuti rapat dan turun bersama Pansus.
Selain itu BPKD juga tidak pernah membawa data yang diperlukan pansus terkait pengelolaan keuangan daerah tahun 2024, padahal sebagimana kita ketahui persoalan keuangan Daerah Aceh Selatan saat ini sangatlah genting dan cukup amburadur.
"Ini sangat rancu, seolah-olah ada yang disembunyikan, ketika kami meminta data pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2024 pihak BPKD tidak membawa data tersebut dan hanya bermodalkan dengan argumen dari diutus oleh Kepala BPKD,"Ucap Anggota DPRK ini dengan nada serius.
Superioritas seperti yang ditampilkan oleh kepala BPKD ini sedikit tidaknya dipengaruhi oleh pengalamannya dalam memenej keuangan daerah, tentu pengalaman panjang itu seharusnya menjadi modal kuat untuk membawa Aceh Selatan ke arah kemajuan, tapi kenyataannya justru kekacauan masalah keuangan yang terjadi, mulai dari proyeksi pendapatan daerah yang keliru hingga penggunaan anggaran yang jelas-jelas salah sasaran.
Menurut keterangan yang diperoleh tim Pansus, hubungan internal di kelembagaan di BPKD juga sedang tidak harmonis dimana kepala BPKD dianggap "one man show" tidak melibatkan para kepala bidang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. situasi ini tentulah tidak baik jika dibiarkan berlarut-larut tim Pansus II juga menduga adanya pengutipan liar di BPKD.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tim pansus II juga merekomendasikan untuk ditinjau kembali tekait hotel/penginapan yang tidak membayar atau menunggak pembayaran pajak/retribusi agar diberikan peringatan, sampai pada meninjau ulang pemberian izin dan disarankan untuk menyediakan tempat ibadah (Mushalla).
"Berdasarkan bebererapa persoalan yang sedang terjadi di BPKD, maka pansus II merekomendasikan agar Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh pada BPKD dan segera tunjuk pelaksana tugas Kepala BPKD Aceh Selatan," tutupnya.