1. Daerah
  2. Hukum

Kota Subulussalam segera miliki Pengadilan Negeri mandiri

KUPAS.co, SUBULUSSALAM – Masyarakat Kota Subulussalam dipastikan tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Singkil untuk mengurus persoalan hukum. Kepastian ini menyusul dimulainya tahapan realisasi operasional Pengadilan Negeri (PN) Subulussalam sebagai tindak lanjut atas mandat regulasi terbaru dari pemerintah pusat, Sabtu (21/2/2026).

Langkah strategis tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Badan Peradilan Umum. Melalui beleid ini, Kota Subulussalam resmi ditetapkan sebagai wilayah mandiri yang memiliki instansi peradilan sendiri guna memperkuat struktur hukum daerah.

Persiapan peresmian kini memasuki babak baru setelah Pengadilan Negeri Singkil menginisiasi rapat koordinasi pada pekan lalu. Pertemuan tersebut bertujuan menyinkronkan data serta memastikan kesiapan sarana pendukung sebelum lembaga peradilan ini resmi membuka layanan publik dalam waktu dekat.

Ketua Pengadilan Negeri Singkil, Yoppy Wijaya, secara resmi telah mengundang jajaran Pemerintah Kota Subulussalam untuk mematangkan agenda teknis. Koordinasi ini dinilai krusial agar masa transisi pemisahan yurisdiksi dari PN Singkil menuju PN Subulussalam berjalan tanpa hambatan administratif.

Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB), menyambut positif langkah ini dan menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah. Baginya, kehadiran instansi pengadilan di "Kota Sadakata" merupakan kebutuhan mendesak untuk memperpendek jarak pelayanan hukum bagi warga setempat.

"Pemerintah kota siap bersinergi agar operasional PN Subulussalam berjalan optimal, sehingga masyarakat kita tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke Singkil untuk mencari keadilan," tegas Wali Kota yang akrab disapa HRB, dilansir dari laman RRI.co.id.

Secara teknis, keberadaan PN Subulussalam diproyeksikan akan memangkas rantai birokrasi yang selama ini membebani warga dari segi waktu dan biaya. Akses hukum yang lebih dekat diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan hukum masyarakat Subulussalam.

Hingga saat ini, fokus utama otoritas terkait adalah memastikan seluruh fasilitas fisik dan kesiapan sumber daya manusia siap melayani masyarakat secara mandiri dan profesional.

Berita Lainnya