Krisis Energi Global hingga Mimpi PLTB Suak Bakung yang Menguap Bak Angin Lalu
KUPAS.co - Krisis energi global hari ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang menekan banyak negara, termasuk Indonesia. Ketergantungan pada energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara telah menempatkan dunia dalam posisi rentan. Harga energi yang fluktuatif, gangguan pasokan akibat konflik geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah, serta cadangan yang kian menipis menjadi alarm keras bahwa transisi energi bukan pilihan, melainkan keharusan.
Di tengah situasi tersebut, energi terbarukan hadir sebagai jawaban rasional sekaligus strategis. Tenaga bayu (angin), surya (matahari), dan air bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkelanjutan. Sumbernya tersedia melimpah sepanjang manusia mampu menjaga keseimbangan alam. Dengan kata lain, masa depan energi sejatinya tidak terletak di perut bumi, melainkan di permukaan yang kita pijak dan langit yang kita pandang.
Namun, idealisme itu seringkali berhenti pada tataran rencana. Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kluet di Suak Bakung, Aceh Selatan, menjadi contoh nyata bagaimana gagasan besar dapat berakhir sebagai catatan kegagalan. Proyek yang digagas sejak peletakan batu pertama pada 1 November 2010 itu semula menjanjikan harapan baru bagi pemanfaatan energi angin di Aceh Selatan.
Rencana pembangunan PLTB berkapasitas 10 MW dengan 200 unit turbin di atas lahan 75 hektare bukanlah proyek kecil. Apalagi, wilayah pesisir Suak Bakung secara geografis dinilai memiliki potensi kecepatan angin yang memadai, yakni sekitar 1,6 hingga 3 meter per detik. Secara teknis, potensi itu cukup untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik.
Lebih dari itu, kerja sama antara PLN Wilayah Aceh dan PT Gelora Lintas Artha (GLA) sempat memberikan legitimasi bahwa proyek ini bukan sekadar wacana. Harapan publik pun sempat tumbuh, listrik berbasis energi bersih akan segera hadir, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil seperti PLTD dan PLTU.
Namun, harapan tersebut runtuh hanya dalam hitungan tahun. Pada November 2011, kontrak kerja sama dibatalkan karena pihak pengembang dinilai tidak mampu memenuhi target suplai listrik sesuai perjanjian. Sejak saat itu, proyek praktis berhenti tanpa kejelasan arah. Ntah apa polemik yang sesungguhnya dibalik semua itu? Sampai hari ini belum ada investigasi mendalam terkait menguapnya rencana pembangunan PLTB yang kini tak lebih bak angin lalu.
Kini, hampir 16 tahun berlalu, lokasi yang dahulu digadang-gadang sebagai pusat energi masa depan justru berubah menjadi semak belukar. Pembangunan yang dilakukan bahkan baru sebatas pemagaran lahan, itupun tidak tuntas. Dari proyek ambisius, PLTB Kluet menyisakan ironi, yakni energi angin yang diharapkan hadir, justru berubah menjadi “angin” dalam arti kiasan, berupa janji kosong tanpa realisasi.
Kegagalan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya perencanaan dan eksekusi, tetapi juga membuka potensi persoalan hukum yang patut dikaji lebih dalam. Pertama, terdapat kemungkinan wanprestasi dalam kontrak kerja sama antara pihak pengembang dan PLN, yang berujung pada pembatalan sepihak. Kedua, jika terdapat penggunaan anggaran, baik dari investasi swasta maupun dukungan fasilitas pemerintah, maka perlu ditelusuri apakah terjadi kelalaian, penyalahgunaan, atau bahkan potensi kerugian negara.
Selain itu, aspek tata kelola proyek juga patut dipertanyakan. Apakah studi kelayakan telah dilakukan secara komprehensif? Apakah analisis potensi angin benar-benar akurat? Dan yang tidak kalah penting, apakah ada pengawasan dari pemerintah daerah maupun pusat saat itu terhadap proyek strategis ini? Tentunya perlu dilakukan investigasi mendalam terkait polemik tersebut, termasuk siapa saja aktor lokal yang terlibat.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus PLTB Suak Bakung mencerminkan problem klasik pembangunan energi terbarukan di Indonesia, khususnya di Aceh selatan yang kuat di wacana, lemah di implementasi. Padahal, di tengah krisis energi global, kegagalan semacam ini bukan sekadar kerugian lokal, melainkan kehilangan momentum nasional.
Tulisan ini bukan untuk sekadar menyalahkan masa lalu, tetapi untuk menuntut akuntabilitas dan perbaikan ke depan. Proyek energi terbarukan harus dikelola dengan serius, berbasis data, serta diawasi secara ketat. Tanpa itu, mimpi transisi energi hanya akan menjadi retorika yang berulang.
Jika Indonesia khususnya Aceh Selatan ingin keluar dari jerat krisis energi, maka setiap proyek, sekecil apa pun harus menjadi bukti keseriusan, bukan sekadar simbol. Sebab, energi masa depan tidak bisa dibangun dari janji, melainkan dari konsistensi dan tanggung jawab, bukan dari aktor yang tak konsisten tapi dari inovator yang energik dan jujur.