Kuasa Hukum Anita Kirim Surat Klarifikasi ke Pansel JPT Pratama Aceh soal Gugurnya Klien Tanpa Keputusan Resmi
Kupas.co | Banda Aceh — Kuasa hukum Anita, peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh, Yulfan, menyerahkan surat permintaan klarifikasi dan keberatan kepada Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Aceh.
Surat tersebut terkait keputusan panitia yang menggugurkan Anita meski sebelumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi.
Surat klarifikasi bernomor 03/PK/YR-LO/I/2026 tertanggal 27 Januari 2026 disampaikan karena hingga kini kliennya belum menerima surat resmi yang sebelumnya dinyatakan akan dikirimkan oleh T. Setia Budi.
Langkah ini diambil sebagai inisiatif dan demi tertib administrasi, mengingat kliennya tidak pernah menerima surat tertulis yang menjelaskan status maupun alasan digugurkan dari tahapan seleksi berikutnya.
“Karena itu kami menempuh mekanisme resmi melalui surat, tanpa mendasarkan sikap hukum pada informasi yang beredar di media,” kata Yulfan. Surat tersebut diterima oleh Iswadi, pegawai Badan Kepegawaian Aceh (BKA).
Menurut Yulfan, perlakuan panitia seleksi terhadap Anita dinilai tidak etis. Ia menyebutkan, saat hendak mengikuti tahapan seleksi tertulis pada 20 Januari 2026, Anita dilarang masuk ke ruang ujian.
Dalam pertemuan tersebut, panitia seleksi yang dipimpin Makmur Ibrahim menyimpulkan bahwa Anita dinyatakan keliru mengikuti tahapan seleksi.
Yulfan juga mengungkapkan adanya pernyataan yang dinilai bernuansa ancaman. Ia menyebut Ketua Pansel, Makmur Ibrahim, menyampaikan bahwa jika Anita tetap bersikeras mengikuti seleksi, hal tersebut dapat berujung pada pemecatan sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Kami meminta klarifikasi atas pernyataan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Yulfan mengaku dirinya bersama tim kuasa hukum dilarang mendampingi Anita, meskipun telah menyampaikan status sebagai penasihat hukum.
“Kami kuasa hukumnya, tetapi dilarang masuk. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” katanya.
Setelah rapat singkat panitia seleksi berakhir, Yulfan menemui anggota Pansel T. Setia Budi untuk meminta penjelasan alasan Anita dilarang mengikuti tahapan selanjutnya.
Menurut Yulfan, Setia Budi menyampaikan bahwa Anita pernah berstatus terpidana penjara, meskipun tidak menjalani hukuman, dan hal tersebut dianggap melanggar ketentuan seleksi.
Namun, saat ditanya apakah panitia telah membaca putusan pengadilan terkait perkara tersebut, Setia Budi disebut mengaku belum membacanya. Panitia juga tidak dapat menunjukkan aturan tertulis yang secara spesifik melarang peserta dengan status tersebut mengikuti seleksi JPT Pratama.
Yulfan menegaskan, berdasarkan ketentuan hukum kepegawaian, PNS yang pernah menjalani pidana percobaan dan telah diaktifkan kembali tetap memiliki hak penuh untuk mengikuti seleksi JPT Pratama.
Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019.
“Seleksi JPT merupakan hak normatif ASN yang dijamin undang-undang. Tindakan mengusir klien kami serta tidak memberikan keterangan resmi secara tertulis telah mempermalukan dan mencemarkan nama baik Ibu Anita,” tegas Yulfan.
Ia menambahkan, hingga enam hari kalender sejak surat disampaikan, pihaknya belum menerima tanggapan dari panitia seleksi. Karena itu, kuasa hukum kembali menyerahkan surat beserta dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan agar panitia mengevaluasi dan memperbaiki sikapnya.
“Ini bukan soal jabatan, tetapi soal nama baik dan kepastian hukum,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Panitia Seleksi JPT Pratama Aceh belum memberikan tanggapan resmi.