1. Daerah

Kuasa Hukum Bupati Bantah Isu Intervensi Istri Bupati Terkait Pengadaan Website Desa

KUPAS.co | TAPAKTUAN - Kuasa Hukum Bupati Aceh Selatan, Baiman Fadhli, S.H., membantah keras isu adanya intervensi istri Bupati dalam pengadaan website desa yang diberitakan oleh salah satu media lokal dan beredar di media sosial pada Selasa, 8 Oktober 2025.

Baiman menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baik pribadi serta keluarga Bupati.

“Kami tegaskan, tidak pernah ada komunikasi, arahan, ataupun intervensi dari Ibu sebagaimana diberitakan. Tuduhan itu sepihak dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” ujarnya kepada KUPAS.co, Selasa (8/10/2025).

Ia juga menyoroti pemberitaan yang menggunakan sumber anonim tanpa bukti jelas. Menurutnya, hal itu melanggar prinsip jurnalistik karena tidak menguji kebenaran informasi dan tidak menghadirkan konfirmasi berimbang.

“Keterangan anonim tidak bisa dijadikan dasar menuduh seseorang. Itu menyesatkan opini publik dan melanggar Kode Etik Jurnalistik,” tegas Baiman.

Kuasa hukum menambahkan, istri Bupati tidak memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan maupun pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

“Peran istri Bupati hanya bersifat sosial, bukan bagian dari struktur pemerintahan. Mengaitkan nama keluarga dalam urusan teknis pemerintahan adalah tindakan keliru dan bisa berimplikasi hukum,” jelasnya.

Baiman menyatakan akan menempuh jalur hukum jika isu tersebut terus disebarkan tanpa klarifikasi.

“Kami memberi waktu bagi pihak terkait untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka sebelum kami melapor sesuai Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak, termasuk media dan lembaga sosial, untuk menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif.

“Kritik boleh, tapi harus berdasarkan fakta dan niat baik, bukan menyerang pribadi,” pungkasnya.

Berita Lainnya