1. Daerah

Kursi Kosong Warnai Kantor Pemkab Aceh Selatan Usai HUT ke-69, Pelayanan Publik Nyaris Lumpuh

KUPAS.co | Aceh Selatan – Pasca perayaan HUT Kabupaten Aceh Selatan ke-69, pemandangan memprihatinkan justru terjadi di hampir seluruh perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Aceh Selatan. Pada Senin siang, 24 November 2025, aktivitas pelayanan publik nyaris lumpuh karena banyak aparatur sipil negara (ASN) tidak kembali ke kantor usai jam istirahat.

Pantauan awak media di Tapaktuan menunjukkan sejumlah kantor pemerintahan terlihat lengang. Meski pintu terbuka, pelayanan publik praktis tidak berjalan. Banyak ruangan hanya dipenuhi kursi kosong tanpa satu pun petugas yang melayani masyarakat.

Seorang ASN pada salah satu SKPK yang enggan diungkap identitasnya membenarkan kondisi tersebut. Ia mengaku tidak kembali bekerja karena lingkungan kantor juga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Saya tidak kembali lagi ke kantor. Banyak kawan tidak balik, jadi saya pun malas kembali. Mau kerja sendiri pun tak efektif,” ungkapnya.

Fenomena ini langsung mendapat sorotan tajam dari Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Formaki), Ali Zamzami. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bukti nyata lemahnya pengawasan dan rendahnya komitmen disiplin ASN setelah rangkaian kegiatan besar HUT kabupaten.

“Fenomena ini kembali menampar wajah tata kelola pemerintahan Aceh Selatan. Ini bukan sekadar soal absensi, tetapi mentalitas pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas,” kritiknya.

Ali menilai peristiwa ini menunjukkan adanya kelalaian dalam manajemen aparatur serta buruknya penegakan disiplin yang terus berulang setiap ada agenda besar daerah.

“Bupati harus mengambil langkah tegas. Tidak boleh ada toleransi terhadap ASN yang meninggalkan pelayanan publik. Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari budaya kerja yang longgar,” tegasnya.

Ia menambahkan, lumpuhnya pelayanan publik hanya karena minimnya komitmen dan lemahnya pengawasan adalah sinyal serius rapuhnya roda birokrasi Aceh Selatan.

Kini publik menunggu, apakah Bupati Aceh Selatan akan merespons dengan langkah nyata atau kembali menambah panjang catatan kelalaian tanpa sanksi,” pungkasnya.

Berita Lainnya