Lolos Uji Kompetensi Pejabat Aceh, Mantan Terpidana Pemalsuan Surat Picu Pertanyaan Integritas Birokrasi
KUPAS.co | Banda Aceh — Publik kembali menyoroti proses uji kompetensi untuk pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Aceh. Panitia seleksi meloloskan peserta dengan rekam jejak hukum yang dinilai bertentangan dengan semangat integritas birokrasi. Salah satu nama yang mencuat adalah Anita, S.K.M., M.Kes., mantan Direktur RSUD Kabupaten Aceh Besar.
Temuan Rekam Jejak Hukum
Penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jantho mengungkap status hukum Anita. Ia pernah menjadi terdakwa dalam perkara pemalsuan surat dengan nomor dakwaan PDM-018/JTH/05/2025. Selanjutnya, dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2025/PN Jth, majelis hakim menyatakan Anita terbukti bersalah secara sah. Hakim menyimpulkan bahwa ia terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat.
Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan selama satu bulan. Ketetapan ini berarti Anita tidak menjalani pidana badan kecuali jika ia kembali melakukan tindak pidana dalam masa percobaan. Meskipun demikian, perkara tersebut kini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
Kritik Terhadap Standar Integritas
Praktisi hukum Zulkifli, SH, mengkritik kehadiran mantan terpidana dalam bursa pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Menurutnya, hal ini menjadi preseden buruk bagi reformasi birokrasi. Walaupun hak kepegawaiannya tidak gugur secara hukum, namun aspek moral harus menjadi pertimbangan utama.
"Maka bila merujuk pada Ketentuan Pasal 14 KUHP Juncto Putusan Nomor: 67/Pid.B/2025/PN Jth, yang bersangkutan merupakan mantan narapidana sejak masa percobaan selesai. Secara yuridis memang memiliki hak, namun dalam konteks jabatan publik, pertimbangan integritas harus berada di atas segalanya," ujar Zulkifli kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).
Selain itu, Zulkifli menambahkan bahwa Panitia Seleksi (Pansel) seharusnya menggunakan standar yang lebih ketat. Ia mempertanyakan alasan Pansel tetap meloloskan figur dengan riwayat kasus pemalsuan surat. Pasalnya, kejahatan semacam itu berkaitan langsung dengan kejujuran administrasi.
Harapan untuk Seleksi yang Bersih
Munculnya nama tersebut memicu keraguan publik terhadap kualitas seleksi Pemerintah Aceh. Zulkifli menegaskan bahwa jabatan strategis di SKPA memerlukan figur yang bersih. Tujuannya adalah untuk mencegah risiko penyalahgunaan kewenangan di masa depan.
"Ini menjadi pertanyaan besar bagi Pansel. Apakah faktor integritas moral tidak menjadi poin gugur? Dan apakah tidak ada lagi putra-putri terbaik Aceh yang memiliki kemampuan mumpuni serta rekam jejak yang bersih untuk memimpin SKPA?" tegasnya.
Tanggapan Pihak Panitia Seleksi
Sementara itu, anggota Pansel Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, T. Setia Budi, memberikan penjelasan mengenai proses tersebut. Ia menyatakan bahwa kelulusan Anita dalam seleksi administrasi merujuk pada keabsahan dokumen formal.
"Yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Pernyataan itu diketahui dan ditandatangani oleh Sekda (Aceh Besar). Secara administrasi yang kami lihat, tidak ada yang salah disitu," kata T. Setia Budi kepada Kupas.co, Senin (19/1/2026).