Majelis Hakim Setujui Tahanan Kota bagi Lima Terdakwa Kasus Pajak BPKD Aceh Barat
Kupas.co | Banda Aceh — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh mengabulkan permintaan lima terdakwa perkara dugaan korupsi insentif pemungutan pajak daerah di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat untuk menjalani penahanan kota.
Kelima terdakwa tersebut merupakan pejabat dan mantan pejabat di lingkungan BPKD Aceh Barat, yakni Zulyadi, M. Husin, Elvia Hasmaneta, Said Fachdian, serta Jani Janan. Sebelumnya, mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses persidangan berlangsung.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Ahmad Lutfi, menyampaikan bahwa pengalihan status penahanan tersebut telah ditetapkan oleh majelis hakim setelah mempertimbangkan permohonan yang diajukan para terdakwa.
“Penahanan dialihkan menjadi tahanan kota sesuai dengan penetapan majelis hakim,” ujar Ahmad Lutfi, Sabtu, 3 Januari 2026.
Ia menambahkan, masa penahanan kota berlaku sejak 19 Desember 2025 hingga 16 Februari 2026. Majelis hakim menilai para terdakwa dinilai kooperatif dan tidak berpotensi mengganggu jalannya persidangan.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pembayaran insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,58 miliar. Dalam dakwaan jaksa, insentif tetap dibayarkan meskipun pemungutan PPJ oleh BPKD Aceh Barat tidak lagi dilakukan pada periode 2018 sampai 2022.