Mantan Pangdam IM Tegaskan JKA Harus Diselamatkan, Bukan Dilemahkan
BANDA ACEH, KUPAS.co — Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah tumpuan hidup warga, namun di sisi lain, beban fiskal dan ketidaktepatan sasaran menjadi tantangan yang tak bisa diabaikan.
Tokoh masyarakat Barat Selatan Aceh (Barsela) sekaligus mantan Pangdam Iskandar Muda, Mayjen (Purn) T.A. Hafil Fuddin, menegaskan bahwa JKA harus diselamatkan melalui penguatan sistem, bukan dibiarkan melemah.
Bagi warga di pesisir Barat Selatan, JKA bukan sekadar angka dalam APBA, melainkan jaminan rasa aman saat musibah kesehatan datang tiba-tiba.
“Bagi masyarakat di Barsela, JKA bukan sekadar program. Ia adalah penolong ketika anak sakit di tengah malam, ketika orang tua harus dirujuk ke rumah sakit, dan ketika keluarga tidak memiliki biaya untuk berobat. Dalam banyak keadaan, JKA adalah harapan itu sendiri,” ungkap Hafil Fuddin, Rabu (8/4/2026).
Oleh karena itu, Hafil menekankan bahwa prinsip dasar JKA harus berpihak pada mereka yang paling rentan secara ekonomi.
“Prinsipnya harus jelas, JKA harus tepat sasaran untuk rakyat yang paling membutuhkan, dan tidak boleh ada rakyat miskin yang sakit tanpa layanan,” tegasnya.
Hafil mengajak semua pihak untuk melihat langkah pemerintah dalam membenahi JKA sebagai upaya preventif agar program ini tidak kolaps. Ia menyoroti pentingnya kejujuran dalam melihat distribusi manfaat selama ini.
“Kita juga harus jujur mengakui, tidak semua yang menikmati JKA hari ini benar-benar membutuhkan. Ada yang mampu, tetapi tetap menerima manfaat yang seharusnya diprioritaskan bagi rakyat kecil,” ujarnya.
Menurutnya, perbaikan data dan sistem adalah bagian dari menjalankan nilai moral dan agama dalam bernegara.
“Yang kuat berkewajiban melindungi yang lemah, bukan mengambil haknya. Maka ketika pemerintah ingin memastikan JKA lebih tepat sasaran, itu bukan bentuk pengurangan, melainkan penguatan nilai keadilan itu sendiri,” tambah Hafil.
Selain soal keadilan, Hafil juga mengingatkan realitas anggaran daerah. Pengelolaan yang bijak diperlukan agar perlindungan kesehatan ini tetap tersedia bagi generasi mendatang.
“Jika tidak, program yang kita banggakan ini justru berisiko melemah di masa depan. Kita tentu tidak ingin anak cucu kita kehilangan perlindungan yang hari ini masih kita rasakan,” ujarnya.
Ia menyambut positif komitmen Pemerintah Aceh yang tetap menjamin masyarakat miskin secara penuh (100 persen), sembari menertibkan kualitas layanan dan administrasi. Hafil berharap kebijakan ini diambil dengan tetap mendengarkan aspirasi dari daerah-daerah terpencil.
“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memahami kondisi lapangan. Karena masyarakat di pelosok, di desa-desa Barsela, di daerah terpencil, adalah mereka yang paling merasakan dampaknya,” jelas Hafil.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa menyelamatkan JKA adalah tanggung jawab kolektif.
“Menyelamatkan JKA bukan berarti mempertahankan semua yang lama, tetapi berani memperbaiki agar lebih baik. Dari Barsela, kami percaya jika niatnya adalah keadilan dan keberlanjutan, maka langkah ini patut kita dukung, demi Aceh yang lebih adil dan masa depan pelayanan kesehatan yang tidak meninggalkan siapa pun,” pungkasnya.