Membelah Prahara PT Asdal: Antara Investasi dan Janji Palsu Plasma
KUPAS.co | Aceh Selatan - Dua dasawarsa setelah senjata disarungkan di Aceh, aroma ketidakadilan ekonomi rupanya masih menyengat di pedalaman Aceh Selatan. Kali ini, tudingan mengarah tajam ke PT Asdal Prima Lestari.
Perusahaan perkebunan sawit ini dinilai bukan hanya alpa dalam urusan kebun plasma, tapi juga dituding menggerus fondasi perdamaian yang susah payah dibangun lewat MoU Helsinki.
Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan, Idrus TM, tak bisa menyembunyikan kegeramannya. Bagi pria yang dulu angkat senjata sebagai panglima sagoe Komite Peralihan Aceh (KPA) Menggamat ini, operasional PT Asdal saat ini adalah anomali di tengah semangat rekonsiliasi.
"MoU Helsinki itu bukan sekadar urusan berhenti baku tembak. Itu adalah janji agar rakyat Aceh jadi tuan di tanah sendiri," kata Idrus kepada Media Kupas.co, Sabtu, 17 Januari 2026.
"Kalau rakyat sekitar hanya jadi penonton sementara perusahaan mengeduk untung puluhan tahun, artinya substansi perdamaian sedang dikhianati." tambahnya.
Sorotan Idrus bukan tanpa alasan. Sebagai wakil rakyat dari Fraksi Partai Aceh, ia mencatat betapa minimnya kontribusi perusahaan terhadap masyarakat lokal. Masalah klasik pun mengemuka: kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen yang tak kunjung tuntas, hingga dana tanggung jawab sosial (CSR) yang dianggap masih "gaib" bagi warga.
Idrus mengingatkan, kewajiban-kewajiban tersebut adalah perintah undang-undang, bukan sekadar belas kasihan korporasi. Ketimpangan ini, menurutnya, adalah bom waktu.
"Perdamaian ini rapuh kalau perut rakyat masih lapar dan ketidakadilan ekonomi dibiarkan. Kita tidak ingin Aceh damai di permukaan, tapi menyimpan api kekecewaan di bawah," tegasnya.
Sentimen sebagai eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membuat kritik Idrus terasa lebih menggigit. Ia memandang investasi yang masuk ke Aceh seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan, bukan justru meminggirkan tenaga kerja lokal.
Kini, bola panas berada di tangan Dewan. Idrus memastikan Fraksi Partai Aceh akan mengawal ketat Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah borok operasional PT Asdal. Ia menjanjikan kerja yang objektif namun tetap bertaring.
"Ini bukan soal nostalgia masa lalu, tapi soal masa depan. Investasi tidak boleh merugikan masyarakat," ujar Idrus.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Asdal Prima Lestari belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan yang disampaikan oleh pihak legislatif tersebut.