1. Nasional

Menhut Siapkan 4.778 Hektar Lahan untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Sumatera

KUPAS.co | JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempercepat langkah pemulihan kawasan terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyediaan lahan relokasi seluas 4.778 hektar bagi warga terdampak.

​Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah tersebut.

​"Kami telah mengidentifikasi sekitar 4.778 hektare lahan potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi relokasi, yaitu di Aceh: ±1.039 hektare, Sumatera Utara: ±3.577 hektare, dan Sumatera Barat: ±162 hektare," ungkap Raja Juli Antoni dalam Rapat Koordinasi Lanjutan di Jakarta, Senin (26/1/2026).

​Rapat tersebut dipimpin oleh Menko PMK Pratikno serta dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta sejumlah menteri terkait lainnya.

​Skema Penyediaan Lahan

​Raja Juli menegaskan, Kemenhut siap bergerak cepat segera setelah menerima permohonan resmi dari instansi terkait maupun pemerintah daerah. Terdapat dua skema utama yang disiapkan, yakni Pelepasan Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

​"Skema yang paling realistis dan cepat untuk penyediaan lahan relokasi dari kawasan hutan adalah melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yang kemudian dapat dilanjutkan dengan pelepasan kawasan untuk kepentingan permanen masyarakat,” ujar Menhut.

​Pemanfaatan Material Kayu

​Selain penyediaan lahan, pemerintah memberikan relaksasi terkait penggunaan material kayu sisa bencana. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 863/2025, kayu hanyutan akibat banjir dapat digunakan untuk kebutuhan rekonstruksi.

​“Kayu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk kebutuhan penanganan bencana, seperti pembangunan rumah, jembatan, fasilitas umum, dan hunian sementara. Untuk pemanfaatan non-komersial, diperbolehkan langsung," tuturnya.

​Meski demikian, Menhut mengingatkan untuk pemanfaatan bersifat komersial oleh BUMD atau pihak ketiga, tetap harus mengikuti prinsip penatausahaan yang tertib agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden agar pemulihan berjalan cepat namun tetap menaati tata kelola yang benar.

​Penanganan Lapangan dan Pemulihan Sosial

​Di lapangan, Kemenhut telah mengerahkan 38 unit alat berat serta personel Manggala Agni untuk membersihkan sedimen dan tumpukan kayu, terutama di titik kritis seperti Langkahan (Aceh), Batang Toru (Sumut), dan beberapa titik di Sumatera Barat.

​“Kami tidak hanya membersihkan kawasan, tetapi memastikan pemulihan dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan, agar wilayah terdampak dapat kembali pulih dan lebih tangguh menghadapi bencana ke depan,” kata Raja Juli.

​Kemenhut juga menggandeng BNPB dan lembaga nirlaba seperti Rumah Zakat dalam pembangunan hunian sementara (huntara) untuk mempercepat pemulihan sosial bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Berita Lainnya