Wali Murid di Labuhanhaji Barat Keluhkan Menu MBG Yayasan Ammar: Mienya Sudah Berbau dan Basi
KUPAS.co | Aceh Selatan - Aroma tak sedap menyerbak dibalik omprengan makan bergizi gratis (MBG) Yayasan Ammar di salah satu sudut Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan, Sabtu, 31 Januari 2026.
Alih-alih mendapatkan asupan nutrisi prima, sejumlah wali murid justru disuguhi menu mie goreng yang diduga telah basi dan tak layak konsumsi.
Paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan oleh Yayasan Ammar Aceh Madani pada Jumat (30/1/2026), ini memicu protes. Salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan mengaku kecewa saat membuka paket berisi mie goreng, telur mata sapi, tempe, lalapan timun, dan buah salak tersebut.
"Mienya pas mau dimakan sudah tercium bau yang tidak enak. Begitu dicicipi, rasanya sudah lain (asam)," keluhnya kepada Wartawan.
Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai standar pengolahan dan distribusi makanan dalam program bantuan gizi tersebut.
Dokter ahli gizi masyarakat, dr. Tan Shot Yen, M.Hum, yang dimintai pendapat menilai bahwa mi bukan menu lokal yang ideal untuk program pangan bergizi. “Mi bukan menu lokal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti proses pengolahan makanan yang dinilai kurang optimal. Dari sisi kesehatan, dr. Tan Shot Yen mengingatkan bahwa konsumsi makanan yang sudah tidak layak dapat menimbulkan dampak serius, seperti mual, muntah, diare, hingga keracunan makanan.
Merujuk Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola MBG Tahun Anggaran 2026, penyelenggara program diwajibkan menjamin kualitas dan keamanan pangan.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa makanan yang tidak higienis atau tidak layak konsumsi tidak boleh didistribusikan kepada penerima manfaat. Selain itu, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan melakukan uji organoleptik yang meliputi pemeriksaan aroma, rasa, dan tampilan makanan sebelum distribusi.
Apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran, makanan seharusnya ditarik kembali dan dibuatkan berita acara pengembalian.
Klarifikasi Penyelenggara Program
Sementara itu, Kepala SPPG Yayasan Ammar Aceh Madani, Resi Nisfu Army, S.Pd.I, membenarkan bahwa menu yang disalurkan pada hari tersebut terdiri atas mi goreng, telur mata sapi, tempe goreng, lalapan timun, dan buah salak.
Ia menyatakan bahwa proses pengolahan makanan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Secara umum kondisi makanan dalam keadaan wajar. Jika hanya satu atau dua orang yang mengeluhkan, hal itu berada di luar kendali kami,” ujarnya.
Resi menjelaskan bahwa berdasarkan petunjuk teknis terbaru dari Badan Gizi Nasional, makanan yang disalurkan ke sekolah seharusnya dikonsumsi langsung di lingkungan sekolah dan tidak dibawa pulang oleh siswa.
“Dalam aturan BGN, makanan yang sudah disalurkan ke sekolah menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Jika ada komplain dari pihak sekolah, itu menjadi tanggung jawab kami. Namun, jika makanan dibawa pulang dan terjadi perubahan kualitas, hal tersebut berada di luar tanggung jawab kami,” katanya.
Ia menduga perubahan kualitas makanan dapat terjadi akibat penanganan setelah distribusi. “Bisa jadi makanan disimpan dalam kondisi yang tidak sesuai atau dipindahkan ke wadah lain, sehingga kualitasnya berubah,” tambahnya.
Menurut Resi, proses pengolahan makanan dilakukan sejak pukul 03.00 WIB, sedangkan distribusi dilakukan sekitar pukul 07.00–08.00 WIB kepada seluruh penerima manfaat, termasuk peserta didik dan tenaga pendidik.
Ia menegaskan bahwa sebelum didistribusikan, pihak SPPG telah melakukan uji organoleptik untuk memastikan makanan layak konsumsi.
“Setiap menu diperiksa dari sisi rasa, aroma, dan warna sebelum didistribusikan,” ujarnya.
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu program nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung terwujudnya generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu, konsistensi penerapan standar keamanan pangan menjadi faktor penting agar tujuan program dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.