1. News

Mirwan MS Bantah Isu Pungli 17 Persen di Aceh Selatan, Tantang Warga Lapor Polisi

BANDA ACEH, KUPAS.co – Bupati Aceh Selatan nonaktif, Mirwan MS bantah isu pungli sebesar 15 hingga 17 persen yang belakangan ramai diperbincangkan dan dikaitkan dengan orang-orang di lingkaran dekatnya. Ia menegaskan tidak pernah memerintahkan, mengetahui, apalagi membenarkan praktik pungutan liar tersebut dalam proses pencairan anggaran daerah.

“Saya tidak pernah menyuruh siapa pun melakukan pungutan liar, baik dalam pengurusan SPM maupun janji-janji pekerjaan dengan imbalan tertentu,” kata Mirwan saat dikonfirmasi KUPAS.co, Kamis (1/1/2026).

Mirwan menilai isu yang berkembang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa selama menjabat, orientasinya adalah mendorong pembangunan Aceh Selatan agar lebih maju, produktif, dan madani, bukan membuka ruang praktik-praktik nonprosedural seperti pungli.

Karena itu, Mirwan justru meminta publik dan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan secara resmi kepada penegak hukum, apabila menemukan adanya praktik pungli, termasuk jika pelakunya mengatasnamakan dirinya atau berasal dari lingkungan terdekatnya.

“Kalau memang ada orang yang mengaku bagian dari lingkaran saya, atau menggunakan nama saya untuk meminta uang atau persentase tertentu, silakan laporkan ke aparat penegak hukum. Saya tidak akan melindungi siapa pun,” ujarnya menegaskan.

Menurut Mirwan, praktik pungli merupakan tindakan yang mencederai hukum sekaligus merusak iklim pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia menilai, pembiaran terhadap tindakan semacam itu hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sebelumnya, beredar informasi di kalangan rekanan proyek mengenai dugaan pungli yang dilakukan oleh seseorang berinisial MTR, yang disebut-sebut berada dalam lingkaran dekat Mirwan. Dalam isu tersebut, disebutkan adanya permintaan imbalan sebesar 15-17 persen sebagai syarat pencairan Surat Perintah Membayar (SPM), dengan janji bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Isu ini memantik perhatian publik karena menyangkut tata kelola anggaran dan integritas birokrasi daerah. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang disebut dalam isu tersebut belum memberikan keterangan resmi.

Berita Lainnya