1. Daerah

Mualem Sampaikan LKPJ Aceh 2025 di DPRA, Pendapatan Daerah Tembus Rp10,69 Triliun

Penyerahan LKPJ dalam rapat paripurna, foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Aceh 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Gedung DPRA, Senin (6/4), dengan realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun.

Rapat paripurna tersebut turut membahas penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme evaluasi antara legislatif dan eksekutif.

Dalam keterangannya, Mualem menyebut LKPJ Aceh 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran.

Menurut dia, capaian pembangunan Aceh sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPRA, Forkopimda, dan partisipasi masyarakat.

“Pembangunan yang dijalankan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan pengawasan dan sinergi bersama,” ujar Mualem.

Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.

Mualem juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah dalam LKPJ Aceh 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025.

Selain itu, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meski berpotensi meningkat kembali akibat dampak bencana. Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.

Pemerintah Aceh, lanjut Mualem, turut menjalankan berbagai program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa kepada puluhan ribu siswa, hingga pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh.

Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh mencatat realisasi investasi lebih dari Rp9 triliun serta peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.

Ia juga mengajak seluruh pihak, khususnya DPRA, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan.

Berita Lainnya