Nasib Tragis Tenaga Kontrak Aceh Selatan di Masa Kepemimpinan H. Mirwan

KUPAS.co - Bupati Aceh Selatan H. Mirwan melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas gaji tenaga Kontrak hingga 70 persen. Adapun pemangkasan ini tertuang dalam surat Bupati Aceh Selatan Nomor : 900/791, perihal efisiensi anggaran tahun 2025 yang ditujukan kepada para kepala SKPK tertanggal 9 April 2025.

Hal ini jelas memilukan bagi para tenaga kontrak, dimana janji kampanye di tahun yang lalu H. Mirwan mengatakan akan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kontrak, tapi kenyataannya belum sampai 100 hari masa kepemimpinannya tenaga kontrak lagi-lagi hanya menerima janji palsu dimasa kampanye.

Abdi negara non-ASN yang kerap menjadi garda terdepan yang harus memikul beban kerja di birokrasi pemerintah daerah tersebut mengundang keprihatinan mendalam.

Aktivis swadaya masyarakat di daerah itu salah satunya Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS). Koordinator For-PAS, T. Sukandi mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS, SE dengan mengacu kepada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dapat dimaklumi semua pihak.

Namun, semestinya banyak cara dapat dilakukan untuk memuluskan langkah efisiensi anggaran tersebut dengan tidak mengorbankan nasib tenaga kontrak yang justru menerima penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jauh dari kecukupan selama ini.

“Kenapa harus gaji tenaga kontrak mencapai 70 persen yang dikurangi. Padahal masih banyak celah-celah lainnya yang dapat di tempuh secara bijaksana, profesional dan berkeadilan,” Ucap T. Sukandi kepada KUPAS.co, Kamis (10/4/2025).

Kita ketahui secara bersama tenaga kontrak kerap menjadi ujung tombak kelancaran pelayanan birokrasi pemerintahan tapi mirisnya nasib mereka benar-benar seperti di ujung tombak para pemburu yaitu disaat berburu (bekerja) tombak sangat dibutuhkan tapi setelah buruan didapatkan maka ujung tombak hanya memakan darah buruan yang melekat di ujung tombak tersebut.

“Sementara daging, hati dan yang lainnya yang enak-enak hanya dimakan oleh si pemegang tombak,” ujar Sukandi memberi tamsilan.

T. Sukandi juga mengatakan berdasarkan hak otonomi daerah pemda harus dapat mengambil kebijakan berdasarkan kebutuhan berskala prioritas dengan memberdayakan nasib para tenaga kontrak apalagi secara umum admin/operator aplikasi di kantor-kantor pemerintahan rata-rata dipegang oleh para tenaga kontrak.

Padahal para tenaga kontrak tersebut adalah ujung tombak kelancaran pelayanan birokrasi pemerintahan tapi miris dan tragisnya nasib mereka benar-benar seperti di ujung tombak para pemburu yaitu disaat berburu (bekerja) tombak sangat dibutuhkan tapi setelah buruan didapatkan maka ujung tombak hanya memakan darah buruan yang melekat di ujung tombak tersebut.

“Sementara daging, hati dan yang lainnya yang enak-enak hanya dimakan oleh si pemegang tombak,” kata Sukandi memberi tamsilan.

Semestinya, ujar T. Sukandi, berdasarkan hak otonomi daerah pemda harus dapat mengambil kebijakan berdasarkan kebutuhan berskala prioritas dengan memberdayakan nasib para tenaga kontrak apalagi secara umum admin/operator aplikasi di kantor-kantor pemerintahan rata-rata dipegang oleh para tenaga kontrak.

Ironisnya lagi, sambung Sukandi, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat luas ini diputuskan oleh Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS, SE justru tanpa berkoordinasi dan bermusyawarah dengan para wakil rakyat di lembaga DPRK Aceh Selatan. Padahal, APBD tahun berjalan ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPRK yang memiliki tugas pokok dan fungsi (Tufoksi) legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Pemahaman sederhananya, tahun anggaran berjalan 2025 ini ditetapkan pada tahun anggaran 2024 yang lalu demikian juga TA selanjudnya. Bahwa bila ada perubahan anggaran APBK Aceh Selatan di TA 2025 ini berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025 Tentang Efesiensi anggaran maka efesiensi perubahan anggaran tersebut mesti melibatkan DPRK sekurang-kurangnya melakukan rapat setengah kamar (unsur pimpinan DPRK). Namun ironisnya berdasarkan konfirmasi yang saya lakukan bahwa efesiensi anggaran Aceh Selatan tidak diketahui sama sekali oleh lembaga DPRK,” tutup T. Sukandi.

Berita Lainnya