1. Daerah
  2. Opini

Nasrul Zaman Desak Kapolda Aceh Tuntaskan Dugaan Korupsi Hibah KONI Rp11,2 Miliar

Kupas.co | Banda Aceh — Akademisi sekaligus Analis Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman, mendesak Kapolda Aceh untuk segera menuntaskan sejumlah tunggakan kasus korupsi pasca-PON Aceh-Sumut, termasuk dugaan Korupsi Hibah KONI Rp11,2 Miliar. Penuntasan kasus ini dinilai krusial untuk menjaga integritas tata kelola anggaran olahraga di Serambi Mekkah.

Ia menyoroti fenomena "hilang ditelan bumi" terkait beberapa skandal infrastruktur dan pengelolaan keuangan yang sempat mencuat ke publik.

Nasrul Zaman memaparkan sejumlah persoalan yang hingga kini belum menemui titik terang, mulai dari pengerjaan lapangan tembak yang tidak tuntas, kekurangan fasilitas di Stadion Harapan Bangsa, hingga karut-marut katering yang sempat memantik reaksi Menpora. Namun, fokus utamanya tertuju pada temuan audit BPK tahun 2023.

"Berdasarkan hasil audit BPK, ditemukan dana hibah Pemerintah Aceh ke KONI sebesar Rp15,4 miliar, di mana Rp11,2 miliar di antaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini angka yang fantastis dan tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja," tegas Nasrul Zaman di Banda Aceh, Senin (2/3).

Menurutnya, kepastian hukum atas kasus ini sangat krusial agar tidak menjadi beban politik bagi Gubernur Aceh saat ini, Muzakkir Manaf (Mualem). Nasrul menilai kedekatan hubungan antara Kapolda dan Gubernur seharusnya menjadi pintu masuk untuk membersihkan residu persoalan masa lalu secara transparan.

“Kita tidak ingin kasus ini sengaja 'digantung' atau dijadikan alat sandera oleh oknum tertentu terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kapolda Aceh harus mengakselerasi proses ini dari penyelidikan ke penyidikan untuk memberikan kepastian hukum,” lanjutnya.

Nasrul juga menekankan bahwa dana Rp11,2 miliar tersebut merupakan uang rakyat yang seharusnya berdampak pada pembangunan daerah. Jika temuan BPK sudah jelas menyatakan adanya ketidaksesuaian, maka tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk menunda proses hukum lebih lama.

“Jangan sampai isu ini terus menjadi beban bagi pemerintahan Mualem. Polda Aceh harus menunjukkan taringnya dalam menegakkan akuntabilitas, terutama pada kasus yang sudah memiliki basis data audit yang kuat seperti temuan BPK 2023 ini,” tutup Nasrul.

Berita Lainnya