Nasrul Zaman Soroti Ketimpangan APBA 2026: “Rakyat Disunat Hak Sehatnya, Pejabat Berpesta Perjalanan Dinas”
BANDA ACEH, KUPAS.co – Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, melontarkan kritik keras terhadap lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 yang memangkas kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bagi warga kategori Desil 8-10. Ia menilai kebijakan ini sebagai skandal birokrasi yang mengabaikan rasa keadilan sosial di tengah melimpahnya Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Nasrul menyoroti adanya ironisme dalam struktur APBA 2026. Di saat pemerintah mengklaim keterbatasan anggaran untuk kesehatan rakyat, pos belanja rutin birokrasi justru tetap dialokasikan dalam jumlah fantastis.
Berdasarkan analisis data anggaran yang dihimpun Nasrul, alokasi untuk JKA tahun ini hanya tersisa Rp100 miliar. Angka ini merosot tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp1 triliun.
Sebaliknya, belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Aceh justru dipatok sebesar Rp160,3 miliar. Artinya, biaya perjalanan dinas pejabat lebih tinggi Rp60 miliar dibandingkan dana perlindungan kesehatan bagi warga yang kini dihapus kepesertaannya.
"Sangat ironis melihat birokrasi Aceh lebih sibuk menghitung Desil ekonomi rakyat untuk dicabut hak sehatnya, sementara mereka sendiri berpesta pora dengan tunjangan dan fasilitas operasional kantor yang fantastis," tegas Nasrul Zaman.
Lebih lanjut, Nasrul menilai Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tersebut cacat secara hierarki hukum. Ia merujuk pada Qanun Provinsi Aceh No. 4 Tahun 2010 yang secara eksplisit mewajibkan pemerintah menjamin JKA bagi seluruh warga tanpa memandang kelas ekonomi.
"Secara administratif, tanggung jawab ada pada pimpinan daerah (Mualem), namun peran Sekretaris Daerah (Sekda) dalam merumuskan draf ini adalah pangkal persoalannya," ujarnya.
Ia menduga ada upaya sistematis untuk menyelamatkan "pos anggaran lemak" birokrasi seperti biaya renovasi kantor dan kendaraan dinas mewah, sementara hak dasar rakyat dikorbankan.
Sebagai solusi, Nasrul mendesak dilakukannya audit transparan terhadap pos-pos anggaran belanja rutin yang dinilai boros. Ia menekankan bahwa dana Otsus harus kembali ke khitahnya: menjamin kesehatan rakyat sebagai prioritas tertinggi.
"Jika alasan penghapusan adalah keterbatasan dana, mengapa tidak ada satu pun anggaran operasional pejabat yang dipangkas terlebih dahulu?" gugatnya.
Nasrul memperingatkan bahwa jika kebijakan berbasis Surat Gubernur Nomor 400.9/985 (30 Maret 2026) ini tidak segera dibatalkan, legitimasi Pemerintah Aceh akan hancur total di mata hukum dan masyarakat. Rakyat Aceh kini menunggu keberanian pemimpinnya untuk lebih memilih kesehatan warga ketimbang kenyamanan birokrasi.