Parah! RS Pratama T. Cut Ali Belum Akreditasi, DPRK Aceh Selatan Desak Langkah Cepat
TAPAKTUAN, KUPAS.co – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait mangkraknya proses akreditasi Rumah Sakit (RS) Pratama T. Cut Ali. Fasilitas kesehatan yang terletak di Gampong Kedai Rundeng, Kecamatan Kluet Selatan tersebut, hingga kini dinilai belum memenuhi standar kelayakan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, menegaskan bahwa keterlambatan akreditasi bukan sekadar persoalan administratif belaka. Menurutnya, hal ini menyangkut hak konstitusional warga untuk mendapatkan pelayanan medis yang bermutu, aman, dan terjangkau di wilayah Kluet Raya dan sekitarnya.
"Rumah sakit ini dibangun dengan anggaran yang sangat besar, menggunakan uang rakyat dan sepenuhnya diperuntukkan bagi rakyat. Sangat disayangkan jika operasionalnya terhambat hanya karena kendala teknis dan birokrasi yang seharusnya bisa diselesaikan sejak awal operasional," ujar Novi Rosmita saat memberikan keterangan pers di Tapaktuan, Selasa (15/10/2025).
Analisis Hambatan Akreditasi RS Pratama T. Cut Ali
Novi, yang juga merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan, menguraikan sejumlah masalah fundamental yang menjadi penghalang utama bagi RS Pratama T. Cut Ali untuk meraih sertifikat akreditasi. Berdasarkan pantauan lapangan dan laporan yang diterima Komisi IV, fasilitas tersebut masih bergelut dengan masalah infrastruktur dasar yang vital.
"Bagaimana kita bisa bicara akreditasi jika ketersediaan air bersih dan stabilitas pasokan listrik saja belum memadai? Ini adalah elemen paling mendasar dalam pelayanan medis. Tanpa air bersih yang sesuai standar, sterilisasi alat medis dan kebersihan fasilitas rumah sakit tidak akan terjamin, yang mana itu berisiko bagi pasien," tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Selain infrastruktur, ia menyoroti kekurangan tenaga kesehatan (Nakes) yang kompeten dan sesuai spesialisasi, pengelolaan limbah medis yang belum memenuhi regulasi lingkungan hidup, hingga dokumen legalitas operasional yang tak kunjung tuntas. Padahal, seluruh aspek tersebut merupakan indikator mutlak dalam penilaian mutu rumah sakit oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
Ancaman Kelumpuhan Fungsi Layanan Publik
Dampak dari belum terakreditasinya RS Pratama T. Cut Ali dinilai sangat merugikan daerah secara finansial dan sosial. Novi menjelaskan bahwa tanpa status akreditasi, rumah sakit secara hukum tidak diperkenankan menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kondisi ini secara otomatis memutus akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada jaminan kesehatan negara.
"Jika belum terakreditasi, maka masyarakat pemegang kartu JKN-KIS atau BPJS tidak bisa mendapatkan layanan di sini. Akibatnya, rumah sakit tidak memiliki sumber pendapatan operasional rutin dari klaim BPJS dan akan terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) secara tidak produktif untuk biaya pemeliharaannya saja," imbuhnya.
Ia mengkhawatirkan jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, bangunan megah tersebut hanya akan menjadi "monumen" tanpa fungsi nyata. "Gedungnya ada, fasilitasnya terlihat megah dari luar, tapi fungsinya lumpuh. Yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang akhirnya tetap harus menempuh jarak jauh ke RSUD Yulidin Away di Tapaktuan hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar," kata Novi dengan nada kecewa.
Solusi Konkret dan Langkah Taktis DPRK
Menyikapi kebuntuan ini, Komisi IV DPRK Aceh Selatan yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, mendesak Pemkab segera membentuk Tim Percepatan Akreditasi Lintas Dinas. Tim ini diharapkan bekerja secara simultan dengan melibatkan Dinas Kesehatan untuk pemenuhan SDM, Dinas PUPR untuk perbaikan fisik bangunan dan instalasi air, serta Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk kepastian dukungan anggaran mendesak.
"Kami di DPRK tidak akan tinggal diam melihat aset daerah ini terbengkalai. Kami akan arahkan fungsi pengawasan dan hak anggaran untuk mendukung penuh percepatan ini. Namun, pihak eksekutif harus menunjukkan progres yang nyata. Jangan hanya sekadar janji-janji manis saat rapat dengar pendapat tanpa realisasi di lapangan," ucapnya.
Sejauh ini, DPRK Aceh Selatan mengaku telah beberapa kali memanggil instansi teknis terkait untuk memberikan klarifikasi terkait lambatnya progres RS Pratama T. Cut Ali, namun hingga saat ini realisasi pemenuhan standar akreditasi tersebut dinilai masih sangat lambat dan belum menemui titik terang.
Harapan Masa Depan Layanan Kesehatan
Sebagai penutup, Novi Rosmita menekankan bahwa pembenahan RS Pratama T. Cut Ali harus menjadi prioritas utama Bupati Aceh Selatan dalam sisa masa jabatan ini. Menurutnya, keberhasilan akreditasi adalah parameter keseriusan pemerintah dalam mengelola tata kelola kesehatan yang profesional dan transparan bagi publik.
"Rumah sakit bukan hanya sekadar deretan gedung beton dan peralatan medis mahal. Ia adalah simbol kehadiran negara dalam menjamin hak dasar rakyat untuk hidup sehat. Kami menagih komitmen dan keseriusan pemerintah daerah untuk menyelesaikan tugas akreditasi ini secepatnya agar manfaatnya bisa segera dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Aceh Selatan," pungkas Novi Rosmita.