1. Daerah

Pelayanan Publik di Kanwil Kemenag Aceh Dikeluhkan, Pejabat Diduga Sibuk Dinas ke Luar Daerah

KUPAS.co | Banda Aceh - Sejumlah pihak mengeluhkan menurunnya kualitas pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh dalam beberapa bulan terakhir. Keluhan itu muncul lantaran banyak urusan administrasi masyarakat yang tersendat, bahkan satu surat bisa mengendap hingga berbulan-bulan karena pimpinan jarang berada di tempat.

Informasi yang dihimpun KUPAS.co menyebutkan, keterlambatan layanan publik tersebut disebabkan oleh seringnya pimpinan Kanwil, mulai dari Kepala hingga para Kepala Bagian, melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Ironisnya, kegiatan yang dihadiri kerap dinilai tidak terlalu urgen atau tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.

“Kantor sering sepi. Banyak surat tertunda, dan masyarakat yang datang mengeluh karena pejabat yang berwenang menandatangani dokumen jarang ada di tempat,” ungkap seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya, Minggu (27/10/2025).

Sumber tersebut menambahkan, dalam beberapa bulan terakhir pimpinan Kanwil Kemenag Aceh hanya hadir di kantor sekitar satu hari dalam seminggu. Kondisi ini menyebabkan aktivitas administrasi dan pelayanan publik menjadi tidak optimal.

Selain mengganggu pelayanan kepada masyarakat, situasi ini juga dikeluhkan oleh sejumlah mitra kerja Kemenag di tingkat kabupaten/kota. Mereka menilai, urusan administrasi yang memerlukan disposisi pimpinan sering tertunda akibat pejabat bersangkutan sedang berada di luar daerah.

Lebih lanjut, sumber internal itu mengungkapkan bahwa pimpinan Kanwil juga dinilai mengabaikan surat edaran Menteri Agama yang melarang perjalanan dinas di masa efisiensi anggaran, kecuali untuk kegiatan yang sangat prioritas dan tanpa membawa ajudan atau pendamping.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, juga muncul kejanggalan. Menurut sumber tersebut, sejumlah kebijakan lebih banyak diarahkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Ahmad Yani, S.Pd., meski secara aturan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berada di tangan Kepala Kanwil. Bahkan, posisi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Kanwil masih dijabat oleh Kepala Bagian, bukan pejabat fungsional seperti Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2021.

Tak hanya itu, Kakanwil juga dikabarkan mengangkat seorang pensiunan sebagai staf ahli yang diberi tugas melakukan lobi dan komunikasi ke berbagai pihak, baik di daerah maupun di pusat, serta difasilitasi dengan perjalanan dinas. Padahal, kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 yang melarang instansi pemerintah merekrut tenaga honorer baru untuk mengisi jabatan ASN.

Masyarakat dan kalangan internal berharap Kementerian Agama RI, melalui Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan Kanwil Kemenag Aceh. Evaluasi ini penting agar pelayanan publik di lingkungan Kanwil kembali berjalan optimal dan tidak terganggu oleh kepentingan pribadi pejabat.

Hingga berita ini diturunkan, KUPAS.co telah berupaya mengonfirmasi pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp, namun belum mendapat tanggapan resmi.

Berita Lainnya