1. Daerah
  2. News

Pemkab Aceh Selatan Sosialisasikan Kebijakan NDPE dan Perlindungan Kawasan Konservasi

KUPAS.co| ACEH SELATAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui sosialisasi Kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) serta perlindungan kawasan konservasi yang digelar di Aula Kantor Camat Kluet Timur, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang difasilitasi oleh WCS Program Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tersebut diikuti berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari legislatif, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga konservasi, pemerintah kecamatan dan gampong, kelompok tani, hingga perwakilan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

Turut hadir Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan Idrus TM, perwakilan Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pertanahan, Balai Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah I Tapaktuan, BKSDA, KPH Wilayah IX Aceh, Muspika Kluet Timur, serta sejumlah lembaga mitra pembangunan.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Selatan, Ria Darma, ST., MT., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kelompok tani, mengenai pentingnya pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan serta perlindungan kawasan hutan dan konservasi.

“Kelompok tani memiliki peran strategis dalam mewujudkan perkebunan sawit yang berkelanjutan. Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh peserta semakin memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan produktivitas perkebunan secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS, SE., M.Sos., melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Selatan, Iskandar Burma, SE., Ak., MM., menegaskan bahwa Aceh Selatan memiliki sumber daya alam yang sangat berharga dan merupakan bagian dari bentang alam Ekosistem Leuser yang memiliki nilai konservasi penting di tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan sektor perkebunan dan pelestarian lingkungan.

“Kebijakan NDPE bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat, melainkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing komoditas perkebunan, khususnya sawit, agar memiliki nilai tambah dan dapat diterima di pasar global. Pada saat yang sama, kita juga memastikan kelestarian hutan, perlindungan lahan gambut, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan pekerja,” ungkap Iskandar.

Ia menambahkan, penerapan prinsip NDPE diharapkan mampu memperkuat legalitas dan keberlanjutan produk perkebunan masyarakat Aceh Selatan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan.

Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai lembaga mitra pembangunan, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan optimistis upaya perlindungan kawasan konservasi dan pengembangan perkebunan berkelanjutan dapat berjalan selaras guna mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga warisan alam daerah bagi generasi mendatang.[Red]

Berita Lainnya