Pemuda Muhammadiyah : Kabid PAD Jangan Buat Gaduh Suasana di Aceh Selatan
KUPAS.co - Sekretaris PD Pemuda Muhammadiyah Aceh Selatan, Rahmat Kurniadi SH mengatakan Kabid PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sangat ceroboh dalam menyampaikan pernyataannya kepada publik terkait pajak PAD Hotel di Tapaktuan.
Pasalnya, pernyataan resmi dari Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Kabupaten Aceh Selatan, tentang perhotelan yang belum melunasi pajak pada tahun 2024 lalu membuat gaduh suasana di Aceh Selatan tanpa ada di kroscek data yang valid.
"Hal itu merupakan tindakan yang memalukan disampaikan oleh seorang Kabid pendapatan yang tidak mempunyai data kongkrit dalam hal setoran pajak usaha penginapan di Aceh Selatan,"ucap Rahmat kepada Kupas.co, Minggu 20 April 2025.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid PAD hanya dua hotel yang melunasi Pajak PAD di Tahun 2024 dan sembilan hotel lainnya menunggak. Sementara Pihak Hotel chaterine membantah apa yang disampaikan oleh Kabid dan menyatakan hotelnya sangat taat membayar pajak dan setorannya pun langsung ke rekening KAS Daerah.
Dari pernyataan pihak hotel chaterine itu satu sisi dapat kita ketahui bahwa Kabid Pendapatan Aceh Selatan sangat ceroboh dalam menyampaikan pernyataannya kepada publik.
"Seharusnya seorang Kabid tidak boleh ceroboh dalam mengeluarkan pernyataan resmi kepada media. Apalagi pernyataan beliau itu di satu sisi seperti mempromosikan secara gratis 2 (dua) penginapan di Aceh Selatan dan menjatuhkan nama baik penginapan lainnya, itu sangat tidak elok dipertontonkan ke publik,"ujarnya.
Dari informasi yang kita terima sistem pembayaran pajak dari pihak penginapan kepada KAS Daerah tidak mempunyai mekanisme yang baku, ada yang menyetor ke rekening KAS Daerah dan ada juga yang menyetor secara tunai kepada petugas.
"Kita juga mendengar kabar hal aneh dengan sistem bayar pajak penginapan di daerah tuan tapa ini, setoran pajak dapat di bayar sebelum bulan berjalan dan menjadi tanda tanya bagaimana cara menghitung pajaknya, sedangkan pendapatan bulan tersebut belum dapat dihitung,"katanya.
Contohnya pajak bulan Februari di bayar ketika masih dalam bulan Januari. Jika kabar itu benar, tentu itu sungguh aneh apalagi disetor secara tunai. Setoran tunai seperti itu dapat menimbulkan banyak kecurigaan yang negatif jika kita mau menelisik lebih dalam.
Seorang Kabid yang membidangi hal itu seharusnya lebih jeli melihat dan membuat mekanisme bagaimana alur pembayaran pajak penginapan yang ideal dan baik, tanpa merugikan pihak-pihak tertentu.
Seharusnya pihak-pihak penginapan dikumpulkan untuk membahas regulasi yang mampu mendongkrak pendapatan daerah dan mampu mempromosikan Daerah secara gratis kepada wisatawan.
Pemerintah butuh pihak penginapan sebagai mitra penunjang yang mampu mendukung pertumbuhan Kabupaten kearah yang maju, seperti Mendukung Pariwisata, mendorong Ekonomi Daerah, memfasilitasi Kegiatan Sosial dan Bisnis, Meningkatkan Citra baik Daerah dan Pusat Informasi dan Promosi Daerah.
"Kita juga meminta kepada Bupati Aceh Selatan untuk mengevaluasi kinerja pejabat- pejabat yang membuat pernyataan tidak berdasarkan data tersebut, karena hal itu bisa mencoreng nama baik pemerintahan dimata publik," ungkapnya.