Dua Eks Pejabat Inspektorat Aceh Besar Divonis dalam Kasus SPPD Fiktif
Kupas.co | Banda Aceh – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan vonis terhadap dua mantan pejabat Inspektorat Aceh Besar dalam perkara korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2020–2025.
Kedua terdakwa yakni mantan Inspektur Aceh Besar, Zia Ul Azmi, dan mantan Sekretaris Inspektorat Aceh Besar, Jony Marwan, masing-masing dijatuhi hukuman satu tahun penjara.
Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Fauzi bersama hakim anggota Harmi Jaya dan Zul Azmi dalam sidang, Jumat (22/5/2026).
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa masing-masing selama 12 bulan penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim Fauzi saat membacakan amar putusan.
Selain pidana penjara, kedua terdakwa juga dijatuhi denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidair 50 hari kurungan.
Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hakim juga membebankan pembayaran uang pengganti kerugian negara kepada para terdakwa.
Untuk terdakwa Jony Marwan, majelis hakim menetapkan uang pengganti sebesar Rp147 juta. Dari jumlah tersebut, Rp145 juta telah lebih dahulu disita dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara.
Sementara terdakwa Zia Ul Azmi dibebankan uang pengganti sebesar Rp256 juta dan dinyatakan telah mengembalikan seluruh kerugian negara.
“Menetapkan para terdakwa tetap berstatus tahanan kota,” kata Fauzi dalam persidangan.
Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara kepada masing-masing terdakwa.
Dalam persidangan, jaksa mengungkap praktik penerbitan ratusan Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD fiktif untuk mencairkan anggaran perjalanan dinas kegiatan pengawasan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan.
Sebagai pengguna anggaran, Zia Ul Azmi disebut mengetahui serta menyetujui pencairan dana perjalanan dinas, termasuk untuk dirinya sendiri.
Sedangkan Jony Marwan disebut berperan dalam pengurusan administrasi hingga pencairan dana.
“Nama terdakwa dicantumkan agar bisa mencairkan uang perjalanan dinas dari kegiatan yang tidak pernah dihadiri,” ungkap jaksa di persidangan.
Majelis hakim memberikan waktu tujuh hari kepada jaksa maupun para terdakwa untuk menentukan sikap menerima putusan atau mengajukan banding.