1. Daerah

Penyewa Lahan Pemda di Simpang Cerana Tapaktuan Alihkan Sewa Ke pihak Ketiga dengan Harga Tinggi

Foto : Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan.

KUPAS.co I Tapaktuan - Lahan atau tanah aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Aceh Selatan yang berlokasi di Simpang Cerana, Kecamatan Tapaktuan yang disewakan salah satu warga berinisial R dengan dalih buka usaha namun malah di sewakan ke pihak ke tiga dengan harga yang fantastis tinggi.

Terkesan pihak penyewa menjadikan aset daerah tersebut menjadi lahan bisnis dengan mekanisme pengambilan fee dengan mengalihkan sewa tanah tersebut kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi.

Terkait hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD), pada Dinas BPKD Aceh Selatan, Risnal Fudri, SE, saat di konfirmasi mengatakan tidak mengetahui penyewa ber inisial R menyewakan lagi lahan Pemda kepada pihak ketiga. Secara administrasi tercantum nama penyewa atas inisial R.

"Kita tidak mengetahui lahan tersebut disewakan ke pihak lain, terkait sewa lahan atau tanah Pemda tersebut per tahunnya sebesar Rp 10.500.000," ucap Risnal Fudri turut didampingi Kasim Bidang Perencanaan pada Dinas BPKD setempat, Selasa (7/4/2026).

Bidang Perencanaan Kasim menjelaskan pihaknya sekarang sedang melakukan proyeksi dan peninjauan ulang usaha - usaha di wilayah aset Pemerintah Daerah.

Tim kami sekarang sedang dilapangan melakukan peninjauan usaha-usaha yang masuk dalam aset daerah. Terkait penyewa tanah di Simpang Cerana itu hari ini akan kita panggil mengingat kontrak juga sudah berakhir.

"Kami akan panggil yang bersangkutan dan akan menetapkan kembali harga sewanya kalau sanggup kita sewakan kalau tidak kita cari orang lain," ujarnya.

Dalam hal ini kami terbuka siapa saja yang ingin menyewa lahan atau tanah aset Pemda untuk dapat memasukkan permohonan ke kami. Terkait hal ini kami akan melakukan pembenahan terkait sewa usaha- usaha yang berdiri di aset daerah.

Selain itu saat ditanya terkait sewa lahan yang digunakan untuk warkop berlokasi di Alun-Alun tepatnya di depan Kantor Bupati, pihak Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) mengatakan juga tidak tahu proses administrasi sewa oleh pengusaha warung tersebut.

"Sampai saat ini pihak yang membuka usaha warkop di lokasi Alun-alun depan kantor Bupati selama ini tidak ada kontribusi ke Daerah dan biaya sewanya pun tidak pernah disetor," ungkapnya.

Berita Lainnya