Pernikahan Gagal, Catin Gugat Puskesmas Samalanga Senilai Rp 1,1 Milyar
KUPAS.co | Bireuen - Calon pengantin (Catin) perempuan dengan inisial F warga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, menggugat Puskesmas Samalanga ke Pengadilan Negeri (PN) Bireuen sebanyak Rp 1.100.000.000 pada 25 Juni 2025.
Sebelumnya, Catin ini melakukan pemeriksaan kehamilan (Planotest) untuk memastikan apakah Catin hamil atau tidak, jika Catin tidak dinyatakan hamil maka akan dilanjutkan tindakan imunisasi Tetanus Toxoid (TT), namun saat dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Samalanga Kabupaten Bireuen hasilnya dinyatakan positif hamil.
Tidak terima atas tuduhan ini, satu minggu setelah hasil tes kehamilan pertama itu keluar, F melakukan pemeriksaan ulang di Banda Aceh dan hasilnya dinyatakan negatif hamil.
Peristiwa ini membuat pihak keluarga melayangkan gugatan pada Pihak Puskesmas Samalanga, pasalnya proses pernikahan F digagalkan oleh mempelai pria sebab sebelumnya dinyatakan positif Hamil oleh Puskesmas Samalanga.
Akibat gagal menikah ini pun, pihak keluarga mempelai wanita menuntut ganti rugi sebanyak Rp1.100.000.000, kepada pihak puskesmas, dengan rinciannya kerugian materiil Rp100 juta dan kerugian dan immateril sebesar Rp1 miliar.
Kajari Bireuen H. Munawal Hadi, S.H.,MH, melalui Kasi Intelijen Wendy Yuhfrizal, S.H, mengatakan hal ini dalam siaran pers dikutip Serambinews.com, Senin (7/7/2025).
Menurut Wendy, kasus itu pun sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 25 Juni 2025, Nomor 5/Pdt.G/2025/PN.Bir.
Sedangkan Kejari Bireuen melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) memberikan pendampingan hukum kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen khususnya Puskesmas Samalanga atas gugatan itu.
"Pendampingan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor:SKS-2/L.1.21/Gp/07/2025," Ujar Wendy.
Wendy mengatakan sidang perdana gugatan ini, Rabu, 2 Juli 2025 dengan agenda agenda mediasi.
Namun dikarenakan tidak ada titik temu, maka hakim mediator memberikan waktu agar para pihak mempersiapkan permintaan dalam mediasi tersebut.
Kemudian sidang lanjutan dijadwalkan hari ini, Senin (7/7/2025) yang mana Pemda Bireuen diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Bireuen untuk mencari titik temu antara penggugat dan tergugat.
Selanjutnya mediasi kembali ditunda dengan alasan hakim mediator ingin memberikan waktu kepada para pihak mempersiapkan proposal terkait mediasi.
Kajari Bireuen H. Munawal Hadi menambahkan secara umum Kejari Bireuen berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum yang profesional dan objektif kepada Pemkab Bireuen termasuk dalam kasus ini.
"Kami memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga transparansi, dan mendukung penyelesaian yang adil bagi semua pihak," ucapnya.
Kejari Bireuen juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memercayakan proses hukum kepada institusi yang berwenang, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tutupnya.