1. Daerah

Plt Kadiskes Aceh Selatan Luruskan Isu Kelalaian Penanganan Pasien HIV/AIDS: Semua Sesuai Prosedur dan SOP

KUPAS.co | Aceh Selatan – Menanggapi pemberitaan dan sorotan publik terkait dugaan kelalaian Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Selatan dalam penanganan pasien HIV/AIDS, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, Yuhelmi, SH, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan perlu diluruskan.

Menurutnya, seluruh pasien dengan penyakit menular, termasuk HIV/AIDS, selalu berada dalam pengawasan ketat Dinas Kesehatan dan ditangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Kesehatan RI.

“Pemberitaan dan anggapan adanya kelalaian itu tidak benar sama sekali. Setiap bulan kami melakukan evaluasi terhadap pasien penyakit menular, khususnya HIV/AIDS, melalui bidang Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Seluruh dokter dan kepala puskesmas sudah mengetahui mekanisme penanganan, dan laporan rutin terus berjalan,” jelas Yuhelmi kepada Kupas.co, Jumat (10/10/2025).

Lebih lanjut, Yuhelmi mengungkapkan bahwa pasien yang meninggal dunia tersebut bukan pasien fasilitas kesehatan (faskes) Aceh Selatan, melainkan berasal dari wilayah luar Aceh yang belum melakukan pemindahan faskes secara administratif.

“Pasien itu berasal dari luar Aceh dan berdomisili di wilayah Puskesmas Labuhan Haji. Ia sudah pernah berobat jalan dan mengaku masih menjalani pengobatan rutin. Kami sudah menyarankan agar segera pindah faskes ke Labuhan Haji, namun yang bersangkutan menyampaikan akan mengurusnya nanti,” ungkapnya.

Begitu mengetahui kondisi pasien, kata Yuhelmi, pihak Dinas langsung melakukan koordinasi cepat dengan penanggung jawab program HIV/AIDS di puskesmas serta pihak RSUD Yuliddin Away (YA) Tapaktuan, untuk memastikan seluruh prosedur medis dijalankan sesuai ketentuan.

Yuhelmi juga menegaskan bahwa Dinas Kesehatan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan identitas pasien sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kami sangat menjunjung tinggi hak pasien, terutama hak atas kerahasiaan kondisi kesehatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kerahasiaan kondisi kesehatannya yang telah diberikan kepada tenaga kesehatan,” tegasnya.

Ia menambahkan, ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, yang menegaskan bahwa identitas orang dengan HIV (ODHIV) wajib dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk kepentingan medis atau atas izin pasien itu sendiri.

“Artinya, kami harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan kepada tenaga medis dilakukan secara terbatas dan terarah agar keselamatan petugas tetap terjamin tanpa melanggar hak privasi pasien,” jelasnya lagi.

Yuhelmi menilai bahwa pemberitaan sebelumnya seharusnya terlebih dahulu dikonfirmasi kepada Dinas Kesehatan agar masyarakat mendapatkan informasi yang seimbang dan sesuai fakta.

“Idealnya, sebelum informasi dipublikasikan, klarifikasi harus dilakukan agar tidak menimbulkan persepsi keliru. Prinsip kami adalah kewaspadaan universal menjaga keselamatan petugas tanpa mengabaikan hak-hak pasien,” tandasnya.

Berita Lainnya