PN Banda Aceh Vonis ASN Penelantar Anak Selama 10 Tahun Dengan Kerja Sosial 100 Jam
Kupas.co | Banda Aceh – Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti menelantarkan anak kandungnya selama hampir 10 tahun tidak menjalani hukuman penjara.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh justru mengganti pidana penjara empat bulan dengan kerja sosial selama 100 jam. Putusan itu menjadi penerapan pertama pidana kerja sosial di PN Banda Aceh sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berlaku.
Humas PN Banda Aceh, Jamaluddin, mengatakan putusan tersebut merupakan implementasi pidana alternatif dalam KUHP baru yang mengedepankan keseimbangan antara penghukuman dan pemulihan.
“Majelis hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah. Namun setelah mempertimbangkan ketentuan KUHP Nasional serta keadaan yang meringankan, pidana penjara dikonversi menjadi pidana kerja sosial selama 100 jam,” kata Jamaluddin.
Menurutnya, hakim tidak hanya melihat kesalahan terdakwa, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Selama persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, berdamai dengan korban, menyerahkan uang pemulihan Rp70 juta, serta berkomitmen kembali menafkahi dan membiayai pendidikan anaknya.
Meski demikian, Jamaluddin menegaskan putusan itu bukan berarti terdakwa dibebaskan dari hukuman.
“Pidana kerja sosial tetap merupakan pidana. Pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum dan wajib dijalankan sesuai putusan pengadilan,” ujarnya.
Dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2026/PN Bna, majelis hakim yang diketuai Fauzi bersama hakim anggota Said Hamrizal Zulfi dan Annisa Sitawati menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Persidangan mengungkap terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah sejak bercerai pada 2014, meski telah menjadi ASN sejak 2019. Akibat penelantaran tersebut, korban dan ibunya mengalami kesulitan ekonomi, bahkan hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan korban mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai pidana kerja sosial lebih tepat diterapkan karena tidak hanya memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga mendorong pemulihan hubungan keluarga dan menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi.